Gelar Musrenbang RKPD 2023, Bupati Gresik Prioritaskan 3 Program
Editor: Rohman
Wartawan: Syuhud
Selasa, 22 Maret 2022 18:14 WIB
"Untuk infrastruktur jalan pada tahun 2023 direncanakan peningkatan/pemeliharaan jalan sepanjang 77,21 km dengan alokasi dana Rp 371 miliar. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi dengan baik, karena kami yakin ketika infrastruktur berupa kemantapan jalan dan terkendalinya banjir, otomatis ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik," kata Gus Yani.
Terkait angka kemiskinan di Gresik yang berada di angka 12,42 persen, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min), menjabarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 naik sebesar 12,42 persen dari tahun 2020 yaitu 12,40 persen.
"Target tahun 2022 bisa turun menjadi 11,50% dan tahun 2023 turun sebesar 10,70% atau kalau bisa turun menjadi satu digit," ucap Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gresik itu.
Menurut dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari provinsi dan kabupaten lain. Salah satunya dikarenakan rata-rata pendapatan berdasarkan garis kemiskinan Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar Rp505.499 perkapita/perbulan, lebih tinggi dari provinsi dan nasional.
"Terlepas dari itu, kita dari Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan beberapa program pengentasan kemiskinan yang termaktub dalam Nawa Karsa yaitu Gresik Cerdas berupa program pengelolaan pendidikan, Gresik Agropolitan yang berhubungan dengan pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya, Gresik Seger berupa program rehabilitasi sosial masyarakat dan pelatihan kerja, Gresik Sehati sebagai upaya pemenuhan kesehatan, Gema Karya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta Gresik Lestari melalui progran kawasan permukiman," urai Bu Min.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menyebut Musrenbang ini merupakan suatu rangkaian penyusunan RKPD kabupaten tahun 2023 yang dimulai dari tingkat desa pada bulan September-Desember, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan sebagai forum penyelarasan prioritas antardesa pada bulan Januari 2022 dan forum OPD yang mensinergikan usulan pada bulan Februari 2022.
"Sinkronisasi perencanaan pembangunan diselaraskan melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dan forum sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang melibatkan akademisi, non goverment organization, pelaku dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan Kabupatem Gresik," kata Sekda Gresik.
Musrenbang RKPD Kabupaten Gresik tahun 2023 itu juga dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Denny Teguh Setiawan; Perwakilan Bakorwil II Bojonegoro, Ramses Panjaitan; serta unsur masyarakat dan organisasi baik secara online maupun offline. (hud/mar)