Baru 19 Jam, Penonton Dirty Vote, Film Bongkar Kecurangan Pemilu, Tembus 3 Juta Lebih
Editor: Tim
Senin, 12 Februari 2024 07:53 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ini luar biasa. Baru beredar 19 jam lalu film dokumenter Dirty Vote sudah ditonton hampir 3 juta penonton lebih. Waktu berita ini ditulis penonton film yang mengungkap berbagai kecurangan Pemilu itu sudah mencapai 3.092.342 penonton.
Film ini menyoroti semua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-cawapres). Yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).
BACA JUGA:
Analisis Konten Fufufafa, Cermin Karakter Gelap Manusia
Gerindra: Gus Barra-dr Rizal Mojokerto Pilihan Prabowo Subianto
Presiden Jokowi Ultah ke-63, Prabowo, Khofifah, hingga Anies Ucapkan Selamat
Tak Ada Keppres, Prabowo Batal Dilantik di IKN, PKS Minta Jangan Teken Pemindahan ke IKN
Namun, menurut film ini, yang paling banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran adalah tim capres-cawapres 02: Prabowo-Gibran. Film ini bahkan membongkar secara detail proses pelolosan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memang banyak mendapat cercaan publik.
Film yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 itu juga mengungkap keterlibatan para apatur negara, termasuk pada menteri. Mereka adalah Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian juga ketua umum Gokar), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan yang juga ketua umum PAN)., Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi dari Partai Golkar).
Yang menarik, film ini tidak hanya didukung fakta dan data tapi juga diperkuat dengan investigasi. Maklum, film dokumenter ini melibatkan tiga ahli hukum tata negara ternama. Mereka adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Menurut Bivitri, secara umum film Dirty Vote adalah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi di Indonesia.
Film Dirty Vote, tutur dia, bercerita tentang dua hal. "Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," kata Bivitri dilansir medcom.id.
Simak berita selengkapnya ...