Tanggapi Hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Pemkot Kediri Siapkan Pelbagai Upaya
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Muji Harjita
Senin, 12 Agustus 2024 21:37 WIB
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka menekan laju inflasi, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memonitor pergerakan laju inflasi melalui rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual, Senin (12/8/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, seperti: BPS, BULOG, Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perwakilan TNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta seluruh pemimpin daerah.
BACA JUGA:
Begini Upaya Pj Wali Kota Kediri Turunkan Angka Kemiskinan
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Usulkan 3 Nama Pj Bupati, Ada Andriyanto
Pj Wali Kota Kediri Raih Lencana Pancawarsa IV
Buka Street Food Festival Explorasa, Zanariah Ajak Masyarakat Nikmati Berbagai Jajanan Kota Kediri
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Direktorat Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Windhiarso Ponco, mengemukakan inflasi nasional pada Juli 2024 secara Year on Year (y-on-y) sebesar 2,13 persen; tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,18 persen; dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,89 persen.
Kemudian, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengutarakan berdasarkan hasil pantauan pada tanggal 10 Agustus 2024, terdapat beberapa komoditas yang menunjukkan harga di atas HET dengan status perlu segera diintervensi, antara lain: beras premium zona 3, beras medium zona 3, dan cabai rawit merah. Sementara itu bawang merah 40,36% di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) dikarenakan masa panen raya di sebagian daerah mengalami puncaknya pada Juli 2024.
Guna mengantisipasi gejolak harga beras di pasaran, Bapanas bekerjasama dengan Perum Bulog juga telah melakukan stabilisasi harga. Pada tanggal 9 Agustus, pemerintah telah menyimpan stok beras sebanyak 1,4 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia.
Stok beras tersebut akan disalurkan Perum Bulog untuk kegiatan SPHP dan bantuan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Di samping itu, upaya yang dilakukan Bapanas yakni melalui gerakan pangan murah, mengintensifkan pemantauan harga, dan pengujian keamanan pangan segar.
Sementara itu, menanggapi hasil Rakor tersebut, Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkot Kediri sekaligus sebagai sekretaris TPID menyampaikan dalam rangka mengintervensi harga cabai, Pemkot Kediri telah mengoptimalkan program Sekolah Peduli Inflasi (SPI).
Simak berita selengkapnya ...