Buntut Berhentikan Pengurus LPMK, Lurah Gulomantung Gresik Bakal Diproses ke PTUN oleh YLBH
Editor: Novandryo W S
Wartawan: Syuhud
Senin, 02 September 2024 14:03 WIB
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaklasana, Andi Fajar Yulianto menyampakan, pihaknya siap memproses PTUN Jarot yang menjabat Lurah Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Gresik.
Sebab, Lurah tersebut dinilai telah melakukan kebijakan yang melanggar perundangan dalam pemberhentian pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Gulomantung.
BACA JUGA:
Bawa 'Paslon' Perwakilan Kotak Kosong, Genpatra Pabumi Demo ke KPU Gresik
Babak Baru Kasus Korupsi Hibah Pokmas DPRD Jatim: KPK Periksa 18 Ketua Pokmas Gresik
Ribuan Warga Kedungpring Gresik Berkostum Nusantara Meriahkan Karnaval 17 Agustus
Ditinggal Bekerja Penghuni, Tiga Rumah di Pulopancikan Gresik Hangus Terbakar
Dalam hal ini Jarot mulanya memberhentikan Kusno sebagai ketua LPMK Gulomantung karena mencalonkan diri sebagai caleg dan tergabung sebagai kader partai politik.
"Lurah Gulomantung telah mengeluarkan produk TUN yang ngawur dan tidak melalui mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan lepas dari prinsip- prinsip good governance," ucap Fajar kepada BANGSAONLINE, Senin (2/9/2024).
Fajar lantas menyebutkan bahwa perkara yang ditanganinya bermula 3 orang mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dari unsur Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Jumlah keseluruhan keanggotaan pengurus LPMK Gulomantung ada 16 orang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Lurah Gulomantung Nomor 470/36/SK/437.102.12/2022, tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) masa bhakti 2022-2025 Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
Dengan pengunduran 3 orang pengurus tersebut, kata Fajar, tiba-tiba tanpa melalui koordinasi pengurus LPMK, Lurah Gulomantung menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Gulomantung Nomor 09 Tahun 2024, tentang Pemberhentian LPMK, Kelurahan Gulomantung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
"Setelah kami mencermati judul dan isi konstruksi Surat Keputusan Lurah Gulomantung, kami menilai keputusan tersebut sangat tidak layak sebagai produk TUN yang berkualitas dan lepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip good governance. Mengingat LPMK tersebut masa bhakti seharusnya sampai tahun 2025 namun secara implisit telah digugurkan eksistensi kelembagaannya dengan penerbitan Surat keputusan Kepala Kelurahan No. 09 Tahun 2024 tersebut," ungkap Fajar.
Karena itu, tambah Fajar, YLBH FT sebagai kuasa hukum dari Kusno, selaku Ketua LPMK Kelurahan Gulomantung masa bhakti 2022 -2025 telah melayangkan surat keberatan (somasi) bernomor 14.1/YLBH-FT/TUN/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024.
Namun, surat itu tidak ada tanggapan sama sekali sampai ditulisnya Surat Keberatan yang kedua nomor 30.1/ YLBH-FT/ TUN/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
"Surat keberatan kedua hari ini telah kami kirim dan diterimakan berikut tembusan pada Camat, Dinas PMD, Inspektorat, Bagian Hukum, sampai Bupati Gresik," terangnya.
Fajar menyebut di saat status masih ada pihak berupaya mencari kepastian hukum, dan telah menerima surat jeberatani, Lurah Gulomantung justru membentuk kepanitiaan penjaringan dan mengundang berbagai pihak dan perangkat kelurahan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan ketua LPMK yang baru.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Undangan bernomor 08/P3LPM/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
Simak berita selengkapnya ...