Signifikan Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar
Editor: Novandryo W S
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Rabu, 18 September 2024 16:49 WIB
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Pempro Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Dana insentif fiskal tersebut diserahkan Wapres RI kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
BACA JUGA:
Do'a Bersama, Pj. Gubernur Adhy Ajak Seluruh Elemen Wujudkan Kondusivitas Pilkada dan Jatim
Di AKHKI Expo 2024, Kakanwil Kemenkumham Jatim Sebut Pemohon Perlindungan KI Meningkat
Pj Gubernur Jatim: KEK Singhasari Miliki Keunggulan Seluruh Layanan Digital Terintegrasi
Info BMKG Selasa 24 September: Cuaca Jatim Sebagian Hujan Ringan, Bagaimana Surabaya?
Disampaikan Pj Gubernur Adhy, desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang on the track, membuat Provinsi Jatim menerima penghargaan insentif fiskal ini.
Insentif fiskal ini disebutnya akan dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
"Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu," kata Adhy.
Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
Menurutnya, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan.
Antara lain, memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Adhy menjelaskan, strategi pertama memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Simak berita selengkapnya ...