Disidak Petugas Gabungan, Karaoke Liar di GOR Sidoarjo Mendadak Tutup
Kamis, 19 November 2015 01:38 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Maraknya karaoke liar yang menyediakan miras dan wanita pemandu lagu (LC) di GOR Gelora Delta Sidoarjo, kembali disidak oleh petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, TNI dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Selasa malam (17/11).
Sayangnya, sejumlah karaoke liar sengaja ditutup oleh pemiliknya dalam sidak yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Sidoarjo, Mulyawan. Sehingga, petugas tidak mendapati miras dan wanita LC yang ditemukan saat Bupati Sidoarjo melakukan sidak pada Sabtu (14/11) lalu. Akhirnya petugas gabungan hanya membuat Berita Acara Pemantauan (BAP) untuk Resto Ratu Jaya, Warkop Larosa dan Warkop 55 Karaoke Night karena ditemukan indikasi pelanggaran izin.
BACA JUGA:
Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN di BPPD Sidoarjo: Ahli Sebut Pemberi Mandat Bertanggung Jawab
Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN di BPPD Sidoarjo: Majelis Hakim Hadirkan Gus Muhdlor
Kejari Sidoarjo Musnahkan Ratusan Ribu Barang Bukti
Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pria Lempari Pengendara di Jalan Raya Bundaran Pakai Batu
“Tempat karaoke di kawasan GOR (Delta Sidoarjo) ini liar dan ilegal. Karena tanpa ada izinnya sama sekali, maka kami menyarankan semua pemillik stand, bila ingin memiliki usaha karaoke segera mengurus izin ke pihak terkait dulu, Sebab tempat karaoke liar ini, izinnya tempat usaha makanan dan hanya ijin surat domisili saja, jelas melanggar Perda Perijinan,” jlentreh salah seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bernama Anis yang melakukan BAP saat sidak gabungan tersebut.
Lebih lanjut Anis menyayangkan pemilik Resto Ratu Jaya milik Siti Aminah warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, yang diketahui baru membeli stand sewa itu seharga Rp 140 juta dengan rincian Rp 100 juta ke pemilik hak sewa sebelumnya dan Rp 40 juta untuk melunasi tunggakan retribusi sejak Tahun 2009 tersebut. Dalam hal ini, anehnya Siti Aminahmempunyai bukti kuintansi pembayarannya. Sebab yang bersangkutan masih dikenai retribusi Rp 1 juta per bulannya.
“Ini aneh perjanjian sewanya, karena tidak lewat Dinas terkait Dispora atau Dinas Perijinan, Sebab. dia punya bukti kwitansi sewanya. Temuan ini kami akan gunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan dan proses pindah sewa stand di kawasan GOR,” tegasnya.
Simak berita selengkapnya ...