Kalau Ambil Sri Mulyani Jadi Menteri, Jokowi Sama dengan SBY

Senin, 13 Oktober 2014 16:00 WIB

JAKARTA(BangsaOnline) Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai Presiden terpilih Joko Widodo tak ada bedanya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini terkait wacana Jokowi yang akan menggaet Sri Mulyani menjadi menteri.

Menurut Bambang, Jokowi dikenal sebagai orang yang merepresentasikan rakyat kecil. Namun rupanya di balik Jokowi ada nama Sri Mulyani yang dikenal sebagai penganut ekonomi liberal.

"Jokowi yang kita anggap sebagai representasi dari rakyat bawah yang diusung partai wong cilik, ternyata podo wae dengan SBY yang didukung oleh Demokrat," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).

Bambang juga mengkritisi niat Jokowi mengambil Sri Mulyani sebagai menteri. Bambang mengingatkan Sri Mulyani masih memiliki kasus hukum yang belum terselesaikan yakni kasus bailout Bank Century.

"Ini masih ada kasus menggantung Sri Mulyani. Kita menunggu pergerakan hukum di KPK, baru selesai vonis Budi Mullya. Tunggu 20 Oktober status Boediono jika jadi tersangka, kita harapkan Boediono akan terkait dengan Sri Mulyani," kata dia.

Keinginan Jokowi menarik Sri Mulyani sebagai menteri semakin meyakinkan Bambang tentang keterkaitan asing dalam pilpres yang akhirnya dimenangkan oleh Jokowi-JK.

"Ini membuktikan bahwa kita bergantung pada asing. Sebaiknya kalau Jokowi bertekad ingin angkat ekonomi rakyat jalankan Tri Saktinya tentu bukan Sri Mulyani," pungkasnya.

Bambang menilai Sri termasuk ekonom yang gemar membuat komitmen yang menyebabkan pembengkakan utang luar negeri dengan tingkat bunga sangat tinggi. "Andai Sri Mulyani menteri, Jokowi akan terjerat utang baru dengan bunga tinggi seperti pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2014.
Politikus Partai Golongan Karya ini menilai Sri Mulyani antitesis Trisakti Bung Karno dan jargon revolusi mental Jokowi. "Kalau Sri Mulyani benar menjadi menteri, berarti rakyat dikibuli lagi," ujarnya. "Artinya, Jokowi yang kita anggap representasi wong cilik ternyata podo ae dengan yang sebelumnya."
Apalagi, tutur dia, ada kasus menggantung di pundak Sri Mulyani. Menurut Bambang, Pansus menunggu pergerakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Vonis Budi Mulya baru selesai," katanya. Ia berharap selanjutnya KPK mengarahkan pemeriksaan dan meningkatkan status Boediono pada 20 Oktober 2014, saat suksesi kepemimpinan nasional. "Kami harap dalam penyidikan Boediono nanti terkait dengan Sri Mulyani."

Menurut Bambang, saat KPK menyidik Budi Mulya, terdakwa kasus dugaan korupsi Bank Century memang belum menyentuh Sri Mulyani karena masah internal Bank Indonesia. Begitu masuk ke Boediono, KPK akan mengaitkan dengan Sri Mulyani. "Karena ada hubungan keputusan bail out yang ada di pemerintah dan BI," katanya. "Kalau yang sudah-sudah, itu baru bantuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek."

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati layak menjadi kandidat terkuat Menteri Koordinator Perekonomian. Kinerjanya saat menjadi Menteri Keuangan dulu, ujar dia, menjadi modal terbesar. Sri Muyani juga dinilai bisa menghadapi DPR.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video