Komisi E DPRD Jatim Nilai Pencabutan Kurikulum 2013 Bernuansa Politis

Editor: Revol
Wartawan: Diday
Senin, 08 Desember 2014 18:45 WIB

SURABAYA (BangsaOnline) - Kebijakan pemerintah pusat lewat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah, Anies Baswedan yang mencabut kurikulum 2013 (K-13) dan memberlakukan kembali kurikulum 2006 disesalkan oleh Komisi E DPRD Jawa Timur. Pasalnya, kebijakan itu dianggap gegabah karena kurikulum 2013 sudah berjalan selama 3 semester. Sehingga harusnya bila ada kekurangan mestinya pemerintah melakukan perbaikan untuk penyempurnaan, bukannya malah membatalkan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im.

"Pemerintah jangan menjadikan kurikulum sebagai basis rezim. Soal adanya nuansa politis, Wallahu A'lam Bishawab. Tapi faktanya kurikulum 2013 adalah produk pemerintah SBY. Sementara pembatalannya terjadi di rezim Jokowi", tutur politisi berlatar pendidik itu.

Menurut politisi PAN itu, pembatalan kurikulum 2013 itu memboroskan anggaran karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pembangunan infrastruktur selama kurukulum 2013 dipersiapkan sampai dijalankan selama 3 semester.

Pimpinan Komisi Kesra yang juga membidangi pendidikan itu mengungkapkan pihaknya akan segera memanggil Kepala Diknas Jatim untuk segera melakukan pengkajian terkait baik buruknya kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Kalau seandainya kurikulum 2013 tenyata dianggap lebih baik. Maka Komisi E akan mendukung penggunaan kurikulum 2013 sebagai metode pengajaran siswa didik di Jawa Timur.

"Surabaya memutuskan tetap menggunakan kurikulum 2013. Kami akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jatim agar segera melakukan kajian terhadap kurikulum 2013 dan 2006. Hasil kajian yang terbaik pasti kami dukung," tegas politisi asal Lamongan itu.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Badrut Tamam menganggap langkah Anies Baswedan membatalkan kurikulum 2013 terlalu gegabah. Menurutnya, justru kurikulum 2013 yang digagas oleh Muhammad Nuh lebih baik dari kurikulum 2006. Sebab, dalam kurikulum 2013 faktor ujian nasional (Unas) tidak menjadi faktor penentu kelulusan siswa. Faktor prestasi dan perilaku keseharian juga dinilai, sehingga sekolah tak hanya sekedar mengejar nilai atau prestasi akademik. Namun juga sarana pembentukan karakter siswa didik.

Politisi muda PKB Jatim ini justru berharap pendidikan nasionalisme sudah waktunya diajarkan dan ditanamkan kepada siswa didik sejak jenjang sekolah dasar. Hal itu penting agar sekolah menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar tapi juga berkarakter.

"Kalau semua persoalan bangsa ini dipolitisasi maka bangsa ini bisa kacau. Kalau tiap ganti menteri juga ganti kebijakan. Maka republik ini tak akan bisa maju karena tidak pernah ada program yang kesinambungan," kritik sarjana Psikologi UMM Malang tersebut.