​Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pacitan akan Berikan Stimulus bagi Media | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

​Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pacitan akan Berikan Stimulus bagi Media

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yuniardi Sutondo
Senin, 06 April 2020 20:25 WIB

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pacitan, Rachmad Dwiyanto.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Pemkab berupaya memberikan stimulus bagi para media seiring wabah yang hingga detik ini tak kunjung usai.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan , Rachmad Dwiyanto. Menurutnya, wartawan adalah salah satu pejuang di garda depan yang selalu memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan wabah penyakit yang sudah menewaskan ribuan nyawa tersebut.

"Sudah kami bahas dengan gugus tugas, wartawan kemungkinan juga akan diberikan stimulus. Sebab bagaimanapun juga mereka juga ikut terdampak seiring wabah ," katanya, Senin (6/4).

Ia mengatakan, stimulus tersebut untuk membantu penurunan pendapatan di tengah pandemi Corona. Penurunan pendapatan perusahaan media terjadi mulai dari pendapatan iklan, berkurangnya pembeli atau pembaca, serta lonjakan biaya operasional.

Untuk itu, Gugus Tugas Penanganan mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan wartawan atau jurnalis dari perusahaan pers yang terakreditasi agar bisa mendapat jaring pengaman sosial layaknya kelompok masyarakat lainnya.

Tak hanya itu, gugus tugas juga meminta pemerintah daerah supaya memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) bagi para jurnalis yang meliput atau peristiwa dan event yang terkait.

"Upaya ini penting untuk bisa menciptakan informasi terpercaya terhadap 'perang' melawan . Media massa selama ini menunjukkan peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terkait wabah ," jelas Rachmad.

Dia mengatakan, dalam langkah memerangi virus corona () membutuhkan peran serta media massa dalam menyajikan informasi yang layak dipercaya. Karena itu, selayaknya media massa menjadi rumah penjernih informasi bagi publik.

"Informasi media tidak selalu selaras dengan informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan," tegasnya. (yun/ian)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video