Komisi A DPRD Jatim Kumpulkan Ketua Dewan se-Indonesia Bahas Kemungkinan Revisi UU No.23/2014 | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Komisi A DPRD Jatim Kumpulkan Ketua Dewan se-Indonesia Bahas Kemungkinan Revisi UU No.23/2014

Editor: Revol
Wartawan: Didi Rosadi
Rabu, 04 Maret 2015 18:54 WIB

Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar (kiri) didampingi Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Saat memberi keterangan kepada wartawan (4/3). foto: Didi Rosadi/BangsaOnline.com

SURABAYA (BangsaOnline) – Menyikapi UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah, Komisi A DPRD Jawa Timur menginisasi pertemuan pimpinan dewan se-Indonesia. Pertemuan yang digelar pada Sabtu (7/3) di Gedung DPRD Jatim ini akan menghadirkan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta anggota Komisi II DPR RI, Malik Haramain dari FPKB dan Arif Wibowo dari FPDIP.

Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi berkenaan dengan UU baru tersebut. Sampai saat ini banyak pemahaman berbeda-beda tentang regulasi itu. Terutama dalam penyelangggaraan pemerintahan daerah.

“Jadi target utama kami adalah penyamaan persepsi. Kami ingin lakukan telaah bersama atas UU itu. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Lebih penting lagi, daerah tidak salah dalam mengimplementasikan UU tersebut,” tegas Halim, Rabu (4/3).

Sebab kata Halim, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atas UU No.23/2014 tersebut. Imbasnya, banyak daerah ragu-ragu atau bahkan salah tafsir dalam melakukan telaah.

“Nah, Sabtu nanti ada Mendagri yang hadir. Sehingga segala persoalan bisa langsung ditanyakan dan asa solusi,” imbuh politisi yang akrab disapa Gus Halim itu.

Diakui Halim, UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah banyak menimbulkan persoalan di daerah. Ini menyusul banyaknya perubahan dalam payung hukum tersebut. Beberapa di antaranya adalah perubahan kewenangan atas hak pengelolaan tambang. Sebelumnya, hak pengelolaan adalah milik Kabupaten/Kota. Namun lewat UU No.23/2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan itu beralih pada pemerintah provinsi.

Simak berita selengkapnya ...

1 2

 

 Tag:   dprd jatim

Berita Terkait

Bangsaonline Video