JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data untuk mengatasi persoalan kebocoran data yang terjadi saat ini. Termasuk yang dilakukan hacker Bjorka.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Satgas ini harus bisa menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya permasalahan Bjorka saja.
"Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya," kata Puan dalam keterangan persnya, Minggu (18/9/2022).
Dari informasi yang dihimpun, Satgas Perlindungan Data terdiri dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.
Seperti yang sudah terjadi, hacker Bjorka telah membocorkan data pribadi milik warga Indonesia dan data-data instansi, serta data pribadi milik pejabat pemerintah yang diduga dari data registrasi SIM card, KPU dan data lainnya milik pemerintah yang bersifat rahasia.
"Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar Satgas yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi, segera melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, data yang tersebar adalah data pribadi masyarakat Indonesia.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat," tegasnya.