Foto kiri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo dan Muhammad Zaini, Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari PKS.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar yang disiapkan oleh Pemkab Pasuruan untuk program UHC (universal health coverage) pada tahun 2023, dinilai dewan kurang didengar oleh masyarakat.
Menurut Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, program UHC yang digagas pemkab sebagai upaya peningkatan pelayanan serta kepastian penjaminan kesehatan bagi masyarakat sebenarnya sudah sangat baik.
BACA JUGA:
"Persoalannya hanya minim sosialisasi," ujar pria asal Bangil ini.
Diketahui, program UHC menggunakan anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Program tersebut memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau.
Sebelum program tersebut terlaksana, Rusdi mendorong agar Pemkab Pasuruan melalui OPD terkait mendata warga yang sudah ikut ataupun yang belum menjadi peserta BPJS
"Ini (warga yang terdaftar peserta BPJS) perlu dilakukan pendataan yang valid, mulai tingkat RT, RW, desa, hingga kecamatan," jelasnya.
