SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah mengukuhkan 7 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yakni TPAKD Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Pacitan, dan Lumajang.
Agenda tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tahun 2022 TPAKD se-Jawa Timur di Ballroom Kantor OJK Kanreg IV Jatim, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (15/12/2022).
BACA JUGA:
- Pj Gubernur Jatim Harap WTP 2 Tahun Beruntun Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja
- Hardiknas 2024, Pj Gubernur Jatim: Penerapan Merdeka Belajar Hasilkan Prestasi Gemilang
- Khofifah Sebut IKA Unair Dukung Penuh Upaya Percepatan Indonesia Emas Sebelum 2045
- Hardiknas 2024, Khofifah: Maksimalkan Merdeka Belajar, Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045
Gubernur mengatakan bahwa telah terbentuk 27 TPAKD di Jawa Timur, dan dengan tambahan 7 TPAKD yang dikukuhkan hari ini, total menjadi 34 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota. Ia pun mendorong kabupaten/kota yang belum membentuk TPAKD agar segera menyusul.
"Tim percepatan akses keuangan daerah ini menjadi bagian penting untuk mendorong berbagai sektor terutama UMKM di daerah masing-masing, hari ini ditambah lagi 7 Kabupaten berarti sudah 34. Tinggal 4 daerah akan kita didorong bersama supaya memiliki komitmen yang sama," ujarnya.
Menurut dia, TPAKD merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia dan stakeholders lainnya dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Keberadaan TPAKD diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi dan literasi keuangan.
Gubernur menegaskan, TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami literasi keuangan. Tak hanya itu, TPAKD diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir.
Khofifah menuturkan, tingkat literasi keuangan Jawa Timur saat ini berada di atas rata-rata nasional. Indeks inklusi keuangan Jawa Timur tahun 2022 mencapai 92,99 persen sementara nasional 85,10 persen.