Menkumham Yasonna H Laoly saat menandatangani berita acara pelantikan lima pimpinan tinggi (pimti) madya baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Yasonna, inovasi dan terobosan perlu dilakukan agar Kemenkumham tetap menjadi salah satu kementerian terbaik di antara kementerian-kementerian lainnya. Ia menegaskan agar prestasi tersebut dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi.
“Bentuk team work yang solid untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan yang baru atau membutuhkan perhatian khusus,” kata Yasonna di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain mengingatkan tentang pentingnya digitalisasi, ia juga berpesan agar para pejabat menempatkan komitmen kepentingan organisasi Kemenkumham menjadi hal yang paling utama. Hal ini bertujuan untuk menjadi lebih fokus dalam melaksanakan tugas, fokus, dalam mendukung kebijakan pemerintah, dan berhasil mencapai tujuan organisasi.
“Pedomani dan implementasikan bahwa setiap pekerjaan harus didasari dengan tata nilai yang sudah saya gariskan, yakni PASTI dan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan Bapak Presiden Republik Indonesia yakni BerAKHLAK,” kata Yasonna.
Terakhir, ia menekankan perubahan nomenklatur dan organisasi baru badan strategi kebijakan (BSK) hukum dan hak asasi manusia (HAM) dari sebelumnya badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia (balitbangkumham).
“Selain mempunyai tugas dan fungsi yang baru, (BSK) juga memerlukan penyesuaian karena perubahan core business. Semula penelitian dan pengembangan, saat ini berubah menjadi perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan,” ucap menteri yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 tersebut.
Sementara Imam Jauhari, Kakanwil Kemenkumham Jatim, menyatakan siap mendukung kelima pejabat dengan inovasi-inovasi kinerja. Pihaknya selaku wakil menteri di wilayah juga mengaku siap memberikan kontribusi positif dengan menciptakan inovasi, utamanya pada pelayanan publik.
“Saat ini tuntutannya tidak hanya inovasi, tetapi juga sinergi dan kolaborasi, agar tidak ada tumpang tindih sistem atau aplikasi antara wilayah dan pusat,” terang Imam yang mengikuti upacara pelantikan secara daring.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
