HUJAN INSTRUPSI- Suasana Pra Muktamar NU di Makassar yang diwarnai instrupsi PWNU dan PCNU yang menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang. (foto: istimewa)
BANGSAONLINE.com - Ternyata Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui bahwa sistem pemilihan Rais Am lewat Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) memang ditolak oleh mayoritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se- Indonesia. Namun mereka terus berupaya agar AHWA itu bisa diterima.
”PBNU akan mengadakan Munas ke-3. Kan dalam ART Munas itu sekurang-kurangnya dua kali dalam lima tahun. Munas ini tanpa Konbes. Jadi tak mengundang Tanfidziah. Hanya Syuriah saja yang diundang. Agendanya agar AHWA bisa diterima,” kata seorang kiai di jajaran Syuriah PBNU kepada BANGSAONLINE.com kemarin (Jumat, 5/5/2015).
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Menurut dia, dalam rapat PBNU diputuskan menggelar Munas lagi setelah menyaksikan mayoritas PWNU seluruh Indonesia menolak AHWA. ”Setelah dalam acara Pra-Muktamar AHWA selalu ditolak, PBNU akhirnya memutuskan mengadakan Munas,” katanya.
Ia mengaku sebenarnya kurang sependapat dengan Munas ke-3 ini. ”Saya dalam rapat PBNU menyarankan pakai pendekatan saja agar AHWA bisa diterima. Jadi tak usah Munas lagi. Karena kalau (AHWA) dipaksakan lewat Munas nanti penolakan dari PWNU itu malah tambah keras,” katanya.
Selain itu, menurut dia, tak pantas menggelar Munas waktunya mepet dengan Muktamar NU. ”Orang kan bertanya ada apa sebenarnya kok tiba-tiba Munas lagi padahal waktunya sudah dekat Muktamar,” katanya. Tapi saran dia tak diterima.
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
Menurut dia, semula Munas ke-3 ini diputuskan digelar pada 7 – 8 Juni di Sentul Bogor. Namun karena Presiden Joko Widodo tak bisa hadir akhirnya diubah pada 14 – 15 Juni disesuaikan dengan jadwal Jokowi. ”Pembukaannya di Masjid Istiqlal, Munasnya di kantor PBNU,” katanya. Jika informasi ini benar berarti hanya dalam jangka 2 minggu jadwal dan tempat Munas sudah berubah tiga kali.
Sebelumnya, Katib Am Syuriah PBNU Prof Dr KH Malik Madani menyatakan bahwa PBNU akan menggelar Munas lagi setelah sosialisasi AHWA gagal. ”Makanya PBNU akan mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) lagi untuk ketiga kalinya,” kata KH Malik Madani kepada BANGSAONLINE.com (Kamis, 29/5/2015).
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar NU ke-33 H Imam Aziz juga menyatakan bahwa PBNU akan menggelar Munas lagi. Menurut dia, PBNU sudah menyiapkan draf mekanisme AHWA untuk dijalankan di Muktamar NU ke-33.
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
Sementara Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menyatakan bahwa PBNU akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk yang ke-3. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 14–15 Juni 2015 mendatang. Agenda tersebut bertujuan mematangkan materi-materi Muktamar ke-33 yang akan berlangsung di Jombang 1-5 Agustus mendatang.
"Pembukaan nanti tanggal 14 Juni di Istora Senayan oleh Presiden Jokowi dan pelaksanaan Munas di gedung PBNU," ujarnya, Jumat (29/5).
Keterangan Marsudi Syuhud ini berbeda dengan penjelasan Imam Aziz, Ketua Panitia Muktamar NU ke-33. Seperti dilansir nu.or.id, website resmi PBNU, Imam Aziz menyatakana bahwa Munas ke-3 akan digelar pada 7 – 8 Juni 2015. “Kita sudah siapkan lokasi Munas NU di Sentul, Bogor,” kata Imam Aziz di hadapan peserta rapat pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Jakarta, Rabu (27/5) sore. Menurut dia, Munas NU bakal digelar pada Ahad-Senin, 7-8 Juni 2015.
Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan terhadap AHWA meluas. Para Rais Syuriah PWNU dan PCNU baik di Jawa maupun luar Jawa menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang mendatang.
Bahkan dalam tiga acara Pra Muktamar NU yang digelar di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Medan Sumatera Utara (Sumut) para PWNU dan PCNU yang hadir menolak ketika AHWA disosialisasikan.
”Mayoritas PWNU dan PCNU menolak AHWA diberlakukan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang. Bahkan PCNU di Medan kebanyakan menolak diberlakukan pada Muktamar ke-33,” kata Rais Syuriah PCNU Medan KH Ahyar Nasution kepada BANGSAONLINE.com, Mei lalu (18/5/2015).
Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35
”Mereka minta agar AHWA diberlakukan pada Muktamar ke-34, Muktamar berikutnya,” kata Kiai Ahyar.
Beberapa PWNU dan PCNU yang hadir dalam acara Pra Muktamar NU di Medan ini bukan hanya menolak AHWA secara lisan tapi juga menyiapkan surat penolakan berkop resmi PWNU dan PCNU lengkap dengan tanda tangan dan stempelnya.
Prof. Dr. H Nasruddin Suyuti, MSi, Ketua PWNU Sulawesi Tenggara, juga menegaskan bahwa mayoritas PWNU menolak. ”Substasinya menolak,” kata Nasruddin Suyuti BANGSAONLINE.com.
Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar
Sementara Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs KH Abdul Kadir Makarim bahkan merasa heran kenapa AHWA masih muncul dalam Pra Muktamar NU. ”Dalam Munas dan Konbes kan sudah ditolak. Berarti Munas dan Konbes itu tak sah (kalau AHWA masih disosialisasikan),” kata Kiai Abdul Kadir Makarim.
Bahkan dalam acara Pra Muktamar NU di Makassar sosialisasi AHWA gagal total. ”Ya bisa dikatakan seperti itu (gagal total). Karena peserta banyak yang interupsi,” kata Ketua PWNU Sulawesi Utara KH Drs Syaban Mauludin.
Rais Syuriah PCNU Bojonegoro KH Achmad Maimun Syafii juga mengingatkan agar Muktamar NU ke-33 jangan sampai berujung ramai hanya karena memaksakan sistem pemilihan AHWA untuk Rais Am.
Baca Juga: Ketum PBNU yang Baru Diharapkan Mampu Menjawab Tantangan di Era Globalisasi
”Yang repot, pada waktu itu juga Muhammadiyah mengadakan Muktamar. Kalau (Muktamar) kita rame, sedang Muktamar Muhammadiyah berlangsung kondusif, kan malu kita,” kata Kiai Achmad Maimun Syafii (Minggu, 24/5/2015).
Menurut dia, untuk menghindari konflik itu mudah. Semua pihak harus istiqamah dan kembali kepada pedoman organisasi. ”Setiap organisasi kan ada Qur’an dan Haditsnya,” katanya. Artinya, setiap organisasi sudah ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).(nuo/trb/tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
