Dr KH Jamaluddin, Rais Syuriah Sulteng: PBNU Langgar Organisasi dan Lecehkan AD/ART

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr KH Jamaluddin Mariajang menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebab sebelum Muktamar NU ke-33 berlangsung PBNU sudah memprovokasi dan memaksakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai sistem pemilihan Rais Am dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada Sabtu (14/06/2015).

”PBNU telah melanggar organisasi dan melecehkan AD/ART. Sebab hingga sekarang kita masih pakai AD/ART hasil Muktamar yang lalu. Munas tidak bisa menggantikan Muktamar,” tegas Kiai Jamaluddin Mariajang kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (16/6/2015) .

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Kiai Jamaluddin Mariajang mengingatkan agar PBNU tidak menganggap enteng PWNU dan PCNU. ”Kita di daerah semua tahu apa maunya PBNU. Jangan anggap orang-orang daerah tak mengerti organisasi,” tegasnya dengan lantang.

Kegeraman PWNU dan PCNU terhadap PBNU mudah dimaklumi. Karena PBNU selama ini selalu mengabaikan keberadaan PWNU dan PCNU. ”Kita sekarang (dalam Munas) memang diam. Karena kita tak mau ribut sekarang. Kita ribut nanti dalam Muktamar. Sebab dalam Muktamar itu tempat kita ribut,” kata mantan Kakanwil Departemen Agama (Depag) Sulawesi Tengah ini.

Ia mengaku tak hadir dalam Munas kemarin. ”Saya tak hadir karena ada keperluan. Saya mewakilkan ke katib. Orang daerah sudah tahu. Munas itu hanya akal-akalan,” tegasnya.

Ia lagi-lagi mengingatkan PBNU agar tak merendahkan PWNU dan PCNU. ”Jangan coba-coba AHWA dimunculkan di Muktamar. Orang-orang daerah (PWNU) akan menghadang,” tegasnya. ”Muktamar tak bisa diintervensi PBNU,” tambahnya.

Ia heran kenapa PBNU selama ini justru selalu menganggap rendah PWNU dan PCNU. ”PWNU jangan selalu dipojokkan. Orang daerah diam bukan tak mengerti,” katanya.

Dalam sejarah NU tampaknya baru PBNU hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar ini yang mendapat hujatan masal dari PWNU dan PCNU. PBNU periode-periode sebelumnya selalu berwibawa dan dihormati oleh PWNU dan PCNU.

Uniknya, beberapa pengurus NU menilai ketidakwibawaan PBNU sekarang ini ada kaitannya dengan peristiwa riswah yang banyak mewarnai pemilihan ketua umum dalam Muktamar NU di Makassar. Mereka menganggap kepemimpinan PBNU sekarang kurang barakah.

Menurut Kiai Jamaluddin, seharusnya PBNU – lewat Munas - tidak memprovokasikan AHWA secara sepihak. Tapi mengkaji dua sistem pemilihan sekaligus. Artinya, selain mengkaji AHWA, juga mengkaji sistem pemilihan langsung yang telah dipakai NU sejak Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari.

”Seharusnya pakai legitimasi fiqh. Dua-duanya dikaji, sistem mana yang lebih barokah. Misalnya kalau sistem pemilihan langsung itu haram, kita pakai AHWA. Bukan melakukan provokasi – provokasi seperti ini. Ini kan salah kaprah,” katanya.

Peristiwa Munas yang akal-akalan ini, menurut Kiai Jamaluddin, berimplikasi serius bagi PBNU. ”Ini menimbulkan penilaian negatif orang-orang daerah (PWNU dan PCNU, red) terhadap kinerja PBNU selama ini. Ternyata perilaku PBNU seperti ini. Jadi ini bisa menimbulkan sikap penolakan terhadap PBNU di Muktamar nanti,” katanya. Artinya, kinerja PBNU selama 5 tahun ini cenderung buruk, sewenang-wenang dan sama sekali tak menghargai PWNU dan PCNU.

Sebelumnya, KH Drs. H. A. Ghozali Masruri, salah seorang tokoh NU pelaku sejarah dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo menyayangkan langkah PBNU menggelar Munas yang ternyata direkayasa untuk menggiring peserta kepada AHWA pada Sabtu (14-15/6/2015). ”Ini kondisioning,” kata Kiai Ghozali Masruri kepada BANGSAONLINE.com, Senin (15/6/2015). Kini Kiai Gozali menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiah PBNU. (tim)

Baca juga: muktamar-nu-produk-munas-alim-ulama-tak-mengikat" target="_blank">PWNU dan PCNU Penentu Muktamar NU, Produk Munas Alim Ulama tak Mengikat