SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi ketat terhadap mitra kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Alhasil, hingga saat ini, masih ada Rp 14 miliar yang belum terlaporkan yang menjadi tanggungjawab Biro Administrasi Kemasyarakatan (Biro Kesmas) Setdaprov Jatim.
Kondisi senada juga terlihat dari Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilai belum bisa memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, malah memaksimalkan pengunaan anggaran untuk belanja tidak langsung yang tidak begitu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
- 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
- 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
- Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
- Sahkan 3 Perda, Pj Gubernur Jatim Optimis Jadi Payung Hukum Berkualitas
Nyantolnya laporan penggunaan anggaran ini, memaksa komisi yang membidangi kesejahteraan, kesehatan, pendidikan di Jawa Timur ini angkat bicara. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan menegaskan penyerapan anggaran Dinsos Jatim untuk program kesejahteraan masyarakat sangat rendah.
“Hasil evaluasi Komisi E pada pengunaan anggaran di PAPBD 2014 terdapat beberapa program yang harusnya bisa dikerjakan secara maksimal, tapi Dinsos Jatim tidak mampu, kerjanya tumpul,” terang Mochammad Eksan, Rabu (17/6).
Politisi dari Fraksi NasDem-Hanura ini mencontohkan, program pemberdayaan sosial dari alokasi anggaran Rp 3,2 miliar yang digunakan hanya Rp 2,7 miliar. “Silpanya mencapai Rp 480 juta,” imbuh Eksan.
Pada program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang juga tanggungjawab Dinsos, ternyata dengan alokasi anggaran Rp 3,140 miliar yang terealisasi Rp 3,114 miliar, silpa Rp 615 juta.
