Mujid Riduan
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan mengaku sangat khawatir pendapatan di 2024, memburuk.
Sebab, 2024 merupakan tahun politik. Ada pemilu presiden, dan pemilu legislatif pada 14 Februari, serta pemilihan kepala Daerah (pilkada) antara September atau November.
Baca Juga: SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
"Sehingga, pada tahun politik itu kinerja pemerintah dikhawatirkan akan menurun, sehingga berdampak pada menurunnya capaian pendapatan," ucap Mujid kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/11/2023).
"Karena itu, saya minta postur APBD Gresik pada 2024 kalau terjadi defisit (berkurang), jangan sampai terlalu besar. Atau lebih baik pola surplus (berlebih) seperti draf KUA PPAS 2024 yang telah disampaikan ke DPRD. APBD surplus Rp31 miliar," imbuhnya.
Mujid mengungkapkan, kondisi APBD Gresik pada 2023 saat ini sedang tak baik-baik saja. Banyak pos belanja yang belum bisa direalisasikan karena terbentur fiskal (pembiayaan) belanja.
Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
Mujid lantas mencontohkan sejumlah pos belanja yang belum realisasi 100 persen bahkan nol hingga masuk di akhir November. Antara lain, belanja hibah.
Realisasi hibah, tegas Mujid, banyak yang belum terealisasi, bahkan ada yang masih nol, seperti hibah fisik baik lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), dinas cipta karya perumahan dan kawasan permukiman (DCKPKP), dinas pendidikan (dispendik), dinas perikanan dan kelautan (DPK), dinas pertanian (Distan), dan dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan (disparekrafbud), serta OPD lain.
"Hibah ada yang baru realisasi 50 persen. Bahkan, ada yang masih nol. Ini sudah mau masuk akhir November," ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Gresik ini.
Baca Juga: Tim Perumus Rancangan Tatib DPRD Gresik Rampungkan Pembahasan
Atas fakta ini, kata Mujid, membuat kekhawatiran kalau kondisi keuangan di 2024 makin tak baik-baik saja. Terlebih, pada 2024 situasinya tidak menentu. Ada 2 gawe besar. pemilu dan pilkada.
"Dikhawatirkan situasi tak menentu di 2024. Ada 2 gawe besar, pemilu dan pilkada," tegasnya.
Lebih jauh Mujid menyatakan, DPRD Gresik menginginkan agar postur APBD Gresik 2024 tetap memakai pola surplus. Seperti draf KUA PPAS 2024.
Baca Juga: Dampingi Jokowi Resmikan Smelter Freeport di Gresik, Pj Adhy Karyono Optimis Dongkrak Perekonomian
Kekuatan fiskal postur pendapatan daerah (PD) dalam RAPBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp3.636.534.627.869,00.
PD sebesar itu didapatkan dari tiga pos. Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.447.580.914 .605,00. Kedua, pendapatan transfer sebesar Rp2.188.953.713.264,00. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah nihil (nol).
Sementara proyeksi belanja daerah (BD) sebesar Rp3.605.113.188.630,00. BD sebesar itu untuk pembiayaan tiga pos. Pertama, belanja operasi sebesar Rp2.473.522.848.184,00. Kedua, belanja modal Rp 337. 877.411.523,00. Ketiga belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Baca Juga: Soal Fasum Makam Perum GPR, DPRD Gresik Kembali Panggil PT Megatama
Selain itu, belanja transfer sebesar Rp783.712.928.923,00. Sehingga proyeksi surplus (berlebih) sebesar Rp31.421.439.239,00, atau 0,87 persen.
"Kami ingin APBD 2024 surplus. Pendapatan Rp3.636.534.627.869,00. Belanja Rp3.605.113.188.630,00. Sehingga, surplus Rp31 miliar," katanya.
Hingga saat ini, tambah Mujid, DPRD Gresik masih menunggu kepastian dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan keinginan DPRD, APBD 2024 surplus. Atau pakai pola defisit.
Baca Juga: PT MBP 3 Kali Mangkir Dipanggil Dewan soal Polemik Fasum Makam, Anha: Lecehkan DPRD Gresik
"Makanya, kami minta bisa duduk bersama antara DPRD dan TAPD. Maunya DPRD surplus, terus TAPD maunya seperti apa?," pungkas Mujid. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
