PWNU Sulteng: Panitia Muktamar Paksakan Formulir AHWA saat Registrasi Akibat Panik

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr KH Jamaluddin Mariajang menilai bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) panik setelah menyaksikan mayoritas PWNU dan PCNU menolak Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Am dalam Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang pada 1-5 Agustus 2015.

Karena itu, menurut dia, PBNU lalu melakukan tindakan rekayasa AHWA lewat registrasi peserta. ”Mereka panik setelah melihat penolakan AHWA di berbagai acara pra-muktamar dari PWNU-PWNU dan PCNU-PCNU,” kata Dr KH Jamaluddin Mariajang kepada BANGSAONLINE.com tadi malam, Kamis (23/7/2015).

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, KH Soviyullah Muzammil, pengurus PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku ikut pertemuan Gawagis pada Kamis malam (9/7/2015) di Pondok Pesantren An-Nur Maron Purworejo.

Dalam acara itu Imam Aziz, ketua Panitia Muktamar NU menjadi nara sumber tunggal. Menurut Gus Sofi – panggilah Soviyullah, Imam Aziz menjelaskan bahwa PCNU dan PWNU saat registrasi harus mengisi formulir untuk memilih 9 kiai dari 39 kiai yang diusulkan PBNU. ”Kalau mereka tak mengisi berarti sudah mengikhlaskan nama siapa pun yang muncul,” kata Gus Sofi mengutip pernyataan Imam Aziz dalam pertemuan itu. (Baca juga: Rais Syuriah PCNU Jember: Formulir AHWA untuk Menjebak Peserta Muktamar)

Sekedar informasi, menjelang Muktamar NU ke-33 ini muncul dua kandidat Rais Am yaitu KHA Hasyim Muzadi dan KHA Mustofa Bisri (Gus Mus). Kiai Hasyim Muzadi mendapat dukungan kuat dan mayoritas PWNU. Sudah 27 PWNU dari 44 PWNU seluruh Indonesia yang secara bulat mendukung Kiai Hasyim Muzadi. Namun diduga ada upaya menjegal Kiai Hasyim lewat pemaksaan pemilihan sistem AHWA yang cuma diwakili 9 kiai. (Baca juga: 27 PWNU se-Indonesia Menolak Ahwa, Ketua PWNU Jateng: Kalau Seperti itu ya Monggo)

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

Menurut Kiai Jamaluddin, tindakan PBNU atau panitia Muktamar NU memaksa peserta untuk mengisi formulir AHWA sebelum AHWA ditetapkan dalam persidangan Muktamar adalah tindakah melanggar hukum dan AD/ART. ”Saya sudah kordinasi dengan PWNU-PWNU bahwa tindakah di luar ketentuan organisasi seperti itu harus ditolak,” katanya. (Baca juga: Dr KH Jamaluddin, Rais Syuriah Sulteng: PBNU Langgar Organisasi dan Lecehkan AD/ART)

Ia mengaku tak gentar meski panitia Muktamar mengancam akan menganulir kepesertaannya dalam Muktamar. ”Mandat dan SK adalah fakta hukum yang tak bisa dibantah. Kalau nanti ternyata panitia menolak hanya karena tak mau mengisi formulir AHWA, mereka (PBNU) pasti akan kena ulahnya sendiri,” tegasnya. (Baca juga: Rais Syuriah Sulteng, Dr KH Jamaluddin Maryajang: PBNU Jangan Main Kotor)

Menurut dia, semua rekayasa panitia Muktamar yang mengarah kepada pelanggaran dan pemalsuan dokumen sudah dia antisipasi. Begitu juga soal barcode (kode batang bergaris hitam-putih yang dibaca mesin-red) yang akan dijadikan kode atau tanda masuk peserta Muktamar yang kemungkinan direkayasa sehingga pengurus asli PWNU dan PCNU tak bisa masuk ke lokasi persidangan.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

“Kalau sampai itu terjadi berarti telah terjadi kecelakaan besar. Itu pidana. Kita akan lapor polisi. Itu bisa jadi bukti hukum,” katanya.

”Jangankan 2 atau 3 PCNU yang tak bisa masuk lokasi persidangan, 1 PCNU saja akan jadi masalah besar kalau itu terjadi. Kita akan langsung lapor polisi sebelum 24 jam,” tambahnya. (Baca juga:muktamar-nu" style="background-color: initial;">Praktik Kecurangan Diduga Bakal Dimulai sejak Registrasi Peserta Muktamar NU)

Begitu juga soal kemungkinan adanya SK PWNU dan PCNU ganda mengingat mayoritas PWNU dan PCNU tak mendukung calon Rais Am dan Ketua Umum yang disodorkan elit PBNU. ”Kalau itu terjadi berarti pidana. Itu pemalsuan dokumen. Kami tak akan tinggal diam,” katanya dengan nada lantang sembari minta PBNU dan Panitia Muktamar NU tak main-main dengan PWNU dan PCNU.

Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya

“Orang daerah bukan orang bodoh. Kita akan hadapi semua bentuk kecurangan dan pemalsuan. Memangnya NU ini milik siapa. Milik sekelompok orang atau milik siapa,” tambahnya. 

Menurut dia, masa bakti PBNU sudah kadaluarsa sejak Maret 2015 lalu. Karena itu PBNU tak boleh mengeluarkan kebijakan dan menerbitkan surat apapun yang bersifat strategis. ”Dalam AD/ART disebutkan bahwa peserta Muktamar adalah PWNU dan PCNU. Jadi Muktamar NU adalah forum kedaulatan PWNU dan PCNU,” katanya.

Ia juga mengaku sudah mengantisipasi kemungkinan adanya preman-preman yang akan digerakkan untuk menghadang dan mengganggu PWNU dan PCNU, baik di luar arena persidangan maupun dalam persidangan. ”Kita sudah kordinasi. Rupanya orang-orang PBNU sekarang ini perlu pencerahan sehingga mereka bisa mengerti dalam berorganisasi,” katanya menyindir.

Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35

Sebelum juga diberitakan, beberapa sumber BANGSAONLINE.com menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ini ada oknum yang bergerilya ke PCNU-PCNU untuk menebar teror. Oknum ini mendatangi pengurus PCNU di beberapa daerah sembari menyebar ancaman. Ia mengatakan bahwa pengurus PCNU belum tentu bisa menjadi peserta Muktamar NU jika tak tunduk dan memilih calon yang mereka sodorkan dan tak mendukung AHWA. ”Apa ada jaminan sampean bisa jadi peserta, meski sampean pengurus resmi PCNU,” demikian bahasa yang disampaikan oknum itu kepada PCNU.

Namun acaman dan teror itu ternyata tidak membuat nyali PCNU ciut. Sebaliknya mereka justru tambah berani menentang AHWA. Mereka merasa tersinggung karena NU diperlakukan seperti partai politik beraliran komunis tanpa mengenal etika dan Tuhan. ”Ini sudah keterlaluan. Berarti kelompok mereka jelas gak bener dan harus dilawan untuk menyelamatkan NU,” kata seorang kiai geram. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News