JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) menengarai adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 yang akan dilaksanakan di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015.
“Salah satu kejanggalan yang tampak adalah hingga saat ini, kurang lebih seminggu lagi pelaksanaan Muktamar, draft materi belum diberikan secara lengkap dan transparan kepada PWNU dan PCNU selaku peserta Muktamar nantinya. Itu hasil pembahasan PWNU dan PCNU di Jawa Tengah,” ungkap Wakil Ketua PWNU Jateng, Najahan Musyafak, Minggu (26/7/2015).
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Menurutnya, di antara materi yang belum diberikan oleh panitia adalah konsep tata tertib Muktamar. Ia mempertanyakan lazimnya muktamar, rancangan tata tertib yang akan dibahas pada sidang pleno pertama, seharusnya sudah dibagikan untuk dipelajari terlebih dahulu. (Baca juga: Rais Syuriah PBNU: Materi Muktamar tak Pernah Dibicarakan dengan Syuriah PBNU)
“Itu kalau lazimnya muktamar. Kecuali ini muktamar yang tidak lazim. Kan aneh. Bukan bermaksud suudzon, tapi kami menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh panitia muktamar kali ini. Karena kalau tidak, mengapa draf itu tidak dibagi secara terbuka. Toh nanti mau dibahas dan disepakati forum Muktamar dan bisa pula berubah,” kata Najahan.
Selain itu, materi yang juga belum ada adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dinilai oleh peserta muktamar melalui forum pandangan umum dalam arena muktamar. (Baca juga: Rais Syuriah PCNU Jember: Formulir AHWA untuk Menjebak Peserta Muktamar)
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
“Kalau bahan LPJ-nya belum ada, bagaimana kita akan melakukan penilaian? Kami meminta dengan hormat agar bahan materi LPJ itu segera dikirimkan agar dapat kita pelajari sebelum memasuki arena Muktamar. Sehingga di sana nanti kita tinggal memberikan pandangan secara obyektif. Dan itu tidak bisa kalau waktunnya mepet,” papar Najahan.
Najahan meminta kepada PBNU dan panitia sebagai penerima mandat penyelenggaraan Muktamar agar bertindak profesional disertai ketulusan serta keterbukaan. (
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
