Bupati Gus Muhdlor Diperiksa Usai Pemilu, Novel Baswedan: Sulit Berharap KPK Jujur

Bupati Gus Muhdlor Diperiksa Usai Pemilu, Novel Baswedan: Sulit Berharap KPK Jujur Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor). Foto: JPNN

JAKARTA, BANGSAONLINE.com Ahmad Muhdlor terus mendapat sorotan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Lebih-lebih setelah ia secara tiba-tiba bergabung dengan pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Maklum, – panggilan Ahmad Muhdlor – dikenal sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini mendukung Anies-Muhaimin.

Baca Juga: 5 Dari 11 Terdakwa Kasus Korupsi Lumpur Lapindo Sidoarjo Diminta Ganti Rugi, Kok Bisa?

kian mendapat sorotan terutama ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya disebut-sebut nyaris menangkapnya saat OTT tiba-tiba lunak setelah putra KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) itu gabung dengan 02.

Buktinya lunak? KPK memutuskan untuk menunda pemeriksaan , . Penundaan ini dilakukan atas permohonan yang bersangkutan.

juga mengonfirmasi akan datang ke KPK pada 16 Februari 2024 atau pasca pencoblosan pemilu 2024. Informasi tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Baca Juga: Ikuti Rakercabsus, Kader PDIP Siap Menangkan Pilkada di Sidoarjo dan Jawa Timur

Sikap KPK yang terkesan tiba-tiba lunak itu mendapat sorotan , mantan penyidik KPK. Dia mengatakan, seharusnya KPK bersikap adil dalam menangani seluruh perkara, termasuk yang menyeret nama .

Menurut , tidak sepatutnya KPK memberikan perlakuan khusus dalam mengungkap suatu kasus.

"Setahu saya beberapa hari yang lalu KPK memanggil caleg (calon legislatif) juga sebelum pencoblosan. Lalu kenapa bersikap berbeda dalam kasus ini?" kata dikutip Tempo.co, Jumat, 9 Februari 2024.

Baca Juga: Ari Suryono Bantah Beri Perintah Pemotongan Insentif ASN BPPD Sidoarjo

Melihat fenomena itu, menilai sekarang sulit untuk mengharapkan KPK berbuat jujur. "Di saat pimpinannya justru banyak melanggar etik dan selamat dari dewas atau dewan pengawas," tegas .

Menurut dia, penyidik berhak menolak permohonan saksi dan melakukan penjemputan.

"Dalam undang-undang (UU), penyidik berwenang menilai, apakah alasannya bisa diterima. Bila tidak bisa dipanggil kedua dengan surat perintah membawa," ucap .

Baca Juga: Kasus Pemotongan Insentif ASN di BPPD Sidoarjo: Penasihat Hukum Yakin Kliennya Divonis Bebas

Seperti diberitakan, diduga terlibat dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Sidoarjo pada 25 Januari 2024.

Dalam OTT di Sidoarjo itu, KPK telah menahan satu tersangka, yakni Siska Wati, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo. KPK menyita uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang Rp2,7 miliar pada 2023.

Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 30 Januari 2024. Penggeledahan dilakukan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, Rumah , dan kediaman pihak terkait lainnya.

Baca Juga: Sidang Kasus Pemotongan Insentif ASN di BPPD Sidoarjo: Terdakwa Dituntut JPU KPK 5 Tahun Penjara

Dalam penggeledahan itu, tim KPK menemukan bukti berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif. "Ada juga ada bukti lain alat elektronik dan 3 unit mobil di rumah kepala BPPD," ujar Ali Fikri.

Penyidik juga menemukan sejumlah uang bernilai mata uang asing. Namun, ia belum bisa mengumumkan nominal uang yang ditemukan. Sebab, KPK perlu memeriksa bukti itu lebih lanjut. "Kami harus konfirmasi dulu. Kaitannya uang itu untuk apa? Apakah nanti juga dilakukan penyitaan, dan seterusnya. Jadi ditunggu dulu," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Resmi Dipecat! Novel Baswedan dkk Letakkan Kartu Identitas KPK':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO