TINGGALKAN SAMPAH - Puluhan anggota Paskibraka dari beberapa sekolah memunguti sampah yang berserakan di hampir semua sudut alun-alun usai Muktamar ke-33 NU Jombang. (foto: dtc)
MALANG, BANGSAONLINE.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KHA Hasyim Muzadi mengatakan bahwa saat ini ormas terbesar di Indonesia ini vakum dari kepemimpinan. Kekosongan pemimpin ini akan terjadi sampai digelar kembali muktamar lagi untuk memilih calon ketua umum yang legal.
"Saya tegaskan bahwa PBNU sekarang vakum, organisasinya ada tapi pemimpinnya tidak ada sampai ada muktamar lagi," tegas Hasyim saat menggelar jumpa pers di kediamannya Kompleks Ponpes Al-Hikam Jalan Cengger Ayam, Kota Malang, Kamis (6/8/2015).
Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan
Kiai Hasyim mengungkapkan, wilayah dan cabang memiliki hak hukum dan hak memilih untuk menggelar kembali muktamar. "Yang kemarin itu digelar tidak sesuai aturan, prosedur juga tata tertib. Bisa dikatakan cacat hukum. Esensinya prosedur organisasi tidak dilalui secara normal," kata dia. (Baca juga: Rais Am dan Ketua Umum NU Produk AHWA Cacat Hukum)
Dia meminta selama vakum, tidak ada tokoh atau siapa pun mengatasnamakan PBNU sampai digelar muktamar ulang yang konstitusional.
Kiai Hasyim juga meminta pengurus wilayah atau di bawahnya tidak khawatirkan akan terjadi pembekuan maupun reshuffle pengurus wilayah, karena saat ini PBNU-nya sendiri vakum.
Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU
"Saya sendiri tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai Rais Am dari forum yang diikuti 29 wilayah yang sebenarnya memenuhi kuorum di Ponpes Tebuireng. Sebab, jika saya terima pencalonan itu, maka NU akan pecah. Begitu juga ketika saya menerima pencalonan dari forum yang digelar di alun-alun karena statusnya cacat hukum. Apakah bisa diakal dua forum mengaku semua kuorum, ini bagaimana," kata pengasuh Ponpes Al-Hikam ini.
Meski ada 29 PWNU yang keluar dari Muktamar di alun-alun Jombang dan bergabung ke kubu KH Salahuddin Wahid di Tebuireng, KH Hasyim Muzadi membantah bahwa NU pecah. Alasannya, karena tidak ada muktamar tandingan atau NU tandingan. (Baca juga: muktamar-nu-pindah-ke-tebuireng" style="background-color: initial;">Anggap Penuh Kecurangan, Ratusan Peserta Muktamar NU Pindah ke Tebuireng)
Yang terjadi, kata Hasyim Muzadi, adalah gerakan pemurnian NU dari penyusupan ideologi atau aliran pemikiran yang merusak keimanan dan perilaku avonturir para politisi.
Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?
"Gerakan pemurnian atau revolusi mental akan menjadi arus besar di dalam NU, karena seluruh wilayah dan cabang menyaksikan sendiri bagaimana selama proses muktamar, muktamirin diperlakukan semena-mena mulai dari sulitnya pendaftaran, rekayasa persidangan, dan perlakuan kasar terhadap para ulama dan kiai. Hikmahnya adalah semua warga NU bisa mengetahui betapa bahayanya penyusupan yang dilakukan secara komprehensif," aku Kiai Hasyim.
Dirinya turut memberikan apresiasi atas mundurnya atau penolakan Gus Mus saat dicalonkan sebagai Rais Aam. Dengan begitu, menunjukkan Gus Mus tidak ingin menjabat dari sebuah proses abal-abal. (Baca juga: Soal AHWA, Ketua PWNU Jateng: Fatwa Gus Mus Diabaikan)
Sementara Ketua PWNU Jawa Tengah Dr KH Abu Hafsin menegaskan bahwa pengurus wilayah dan cabang NU tidak mengakui hasil muktamar NU ke-33. Mereka berencana menggugat PBNU demisioner periode 2010-2015 dan panitia muktamar.
Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya
"Melihat berbagai manipulasi nyata dan kasat mata itu di muktamar ini, kami akan melakukan gugatan hukum," kata Kiai Abu Hafsin di Jombang, Kamis (6/8/2015). (Baca juga: Peserta Muktamar Gugat PBNU Demisioner Gelar Muktamar Ulang)
"Kami jelas kecewa dengan proses muktamar ini, karena jelas-jelas mempersulit kami dari awal. Juga banyak manipulasi nyata di dalam," ujarnya.
Luapan kekecewaan muktamirin ini memuncak setelah sidang pleno ahlul halli wal aqdi (AHWA) berubah menjadi sekadar pengumuman anggota AHWA dengan orang-orang yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35
Nama-nama anggota AHWA yang diumumkan itu hanya berasal dari usulan sebagian kecil pengurus wilayah dan cabang. Mereka dipaksa mengisi blangko isian anggota AHWA pada saat regristrasi.
Panitia dianggap tidak mengakomodir usulan PWNU dan PCNU yang akan mengusulkan 9 nama calon anggota AHWA di sidang rois syuriah itu. "Ini jelas-jelas kedzaliman, karena hak PWNU dan PCNU dikebiri dan tidak dihargai," kata Rais Syuriah PWNU Papua Barat KH Ahmadi.
"Padahal waktu itu, para rais syuriah sudah diverifikasi untuk masuk ruang sidang pemilihan. Sudah hampir 2 jam menunggu, tiba-tiba kok dibatalkan pemilihan, dan langsung diumumkan anggota AHWA tanpa pemilihan oleh para rais tanpa alasan yang jelas," tambah Dr KH Jamaludin Maryajang, Rais Syuriah PWNU Sulteng. (Baca juga: muktamar-nu" style="background-color: initial;">PWNU-PWNU Ungkap Peserta Bayangan saat Muktamar NU)
Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar
Selain proses pemilihan AHWA, sejumlah muktamirin juga merasakan ada banyak manipulasi serta kejanggalan-kejanggalan di Muktamar NU di Jombang. "Kami juga tidak mengakui produk muktamar, termasuk kepengurusan PBNU yang dihasilkan tidak sah," tandasnya.
Sementara Ir KH Salahudin Wahid (Gus Solah) menegaskan bahwa PWNU dan PCNU serta dirinya cuma ingin menegakkan aturan organisasi. "Kami tidak ingin NU pecah, kami hanya ingin NU menjalankan organisasi dengan arif dan bijaksana," kata Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, itu kemarin malam.
Seperti diberitakan, Muktamar ini dinilai sebagai Muktamar paling buruk dalam sejarah NU. Panitia selain dinilai banyak mempersulit peserta juga banyak manipulasi dan permainan uang. Salah satu yang mendasar adalah ditiadakannya tanggapan atau pandangan umum terhadap kinerja PBNU selama lima tahun. (Baca juga: "Muktamar Jombang, Muktamar Terburuk Sepanjang Sejarah")
Baca Juga: Ketum PBNU yang Baru Diharapkan Mampu Menjawab Tantangan di Era Globalisasi
Padahal pandangan umum adalah suatu koreksi dan kontrol yang diwajibkan AD/ART. ”Dalam LPj-nya Said Aqil menyebut ancaman paham Wahabi, tapi sama sekali tak menyebut Syiah sebagai ancaman Aswaja,” kata Dr KH Cholil Nafis, wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail (LBM) PBNU yang sudah demisioner. (Baca juga: 27 PWNU Tolak LPj, Anggap Sidang Pleno Direkayasa)
Kiai Cholil Nafis adalah tokoh NU yang menemukan dan mengungkap kerjasama dokumen MOU Said Aqil Siroj dengan Universitas Al Muthafa Al Alamiyah Qom Iran. Qom adalah pusat pendidikan dan peradaban Syiah terbesar se-dunia. (Baca juga: KH. Cholil Nafis Ungkap Kerjasama Pimpinan NU dengan Universitas di Kota Pusat Syiah Terbesar di Dunia) (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
