SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim menyambut positif kunjungan Dirjen HAM, Dhahana Adi, Rabu (25/4/2024). Instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu berkomitmen untuk melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Kami bersama pemerintah daerah telah melaksanakan P5HAM sesuai amanah undang-undang," kata Heni.
Baca Juga: Gandeng Kanwil Kemenkumham Jatim, Ditjen AHU Kenalkan Inovasi Grasi Berbasis Elektronik
Selain menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional HAM, Heni menjelaskan bahwa pihaknya juga mendorong jajarannya, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM.
"Yakni dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim, serta lima OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan P2HAM sebulan yang lalu," urai Heni.
Baca Juga: Cegah Plagiarisme, Kanwil Kemenkumham Jatim Edukasi Konten Kreator dan Perguruan Tinggi di Malang
Terkait strategi penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM, ia juga mengatakan bahwa pihaknya melaksanakannya dengan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal.
"Sehingga telah terbentuk 63 Pos Pengaduan HAM di seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, baik di lapas, rutan, kantor imigrasi hingga rupbasan," tuturnya.
Untuk memotivasi pemerintah daerah agar meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan P5HAM, terdapat 12 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memperoleh predikat 'Peduli HAM.'
Baca Juga: 31.069 Pelamar CPNS Kemenkumham akan Ikuti SKD CAT di Surabaya
"Tentunya pada tahun 2024 ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota di Jatim memperoleh predikat Peduli HAM," ucap Heni.
Sementara itu, Dhahana menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan P5HAM, perlu keterlibatan seluruh stakeholder. Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kementerian terkait seperti Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah dalam P5HAM.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Ajak Cegah Penggunaan Medsos untuk Tindak Pidana
"Ketika pemda bergerak, maka kampanye kita untuk menyemarakkan HAM bisa semakin masif dan menjadi agenda publik yang strategis," katanya. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News