Peninjauan tanah sengketa di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan tanah itu sebelum sebagian dijual oleh oknum Sekdes disewakan ke tambak garam untuk pembangunan Desa oleh masyarakat. Sertifikat punya pembeli itu baru terbit tahun 2016. Sebelumnya sertifikat TKD terbit tahun 1999. Kami ada semua buktinya.
"Kami mengalami kerugian atas pengalihan tanah itu baik dari materi dan juga hasil produksi garam menurun. Kami harap ke PN Pamekasan tanah ini bisa kembali ke Pemerinqh Desa Majungan. Kami akan tetap upaya sampai tingkat pusat untuk memperjuangkan tanah milik desa," tuturnya.
Selain itu, Kuasa Hukum dari Pemerintah Desa Tajul Arifin menjelaskan Kasus tumpang tindih itu berawal tanah kas desa dengan luas 50 ribu atau sekitar lima hektar yang sudah bersertifikat di tahun 1999, namun di tahun 2015 diatas tanah tanah negara itu muncul sertifikat baru hak milik Nurahman, oknum pegawan kejari pamekasan dengan luas 10 ribu.
"Dalam proses pembuktian secara data prosedur penerbitan sertifikat tanah milik oknum Kejari nomor 399 itu terdapat pemalsuan, biasanya di tandatangani oleh kepala desa malah dilakukan oleh mantan sekertaris desa setempat dengan mengatas namakan kepala desa, sedangkan saat itu dijabat oleh Plt," paparnya.
Ia juga menegaskan, Selain itu juga tanda tangan saksi juga dipalsukan, karena para saksi yang juga mantan perangkat desa tidak merasa menandatangani soal penerbitan sertifikat tersebut. Pihaknya menilai kasus tumpang tindih atara tanah kas desa yang di sertifikat hak milik perorangan ini ada mafia tanah dan kami curiga antara terlapor dan BPN.
"Langkah dan harapan dari kami pengacara penggugat yaitu kepala Desa Majungan, bagaimna tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut ke desa yang seharusnya milik negara (percaton)," tutupnya. (dim/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
