Pembina YKWP PNI Mojokerto periode lama saat memberikan keterangan pers.
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Persoalan konflik di Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (UBS PPNI) Kabupaten Mojokerto terus bergulir.
Masing-masing kubu mengklaim bahwa kepengurusan sah kampus yang berada di bawah Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Perawat Nasional indonesia (YKWP PPNI) adalah kewenangannya.
BACA JUGA:
- Wujudkan Kamtibmas Sambut Pilkada 2024, Polres Mojokerto Gelar Doa Bersama
- Senyuman Briptu Nela Buat Peserta Khitan Massal di Mojokerto Menjadi Tenang
- Sambut HUT ke-78 Bhayangkara, Polres Mojokerto Bagi-Bagi Bansos di Desa Jerukseger
- Polwan Polres Mojokerto Turun ke Jalan untuk Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
Dua kubu yang berkonflik yaitu kubu Mas'ud Susanto yang merupakan Ketua DPD PPNI 2022-2027 dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPNI periode 2017-2022, H.M Hartadi.
Di mana masalah bermula pada dua tahun lalu, saat HM Hartadi kalah dalam Musyawarah Daerah (Musda).
Pengurus lama Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Perawat Nasional Indonesia (YKWP PNI) Mojokerto angkat bicara terkait kronologi kericuhan di kampus Universitas Bina Sehat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (UBS PPNI) Mojokerto.
Hartadi, Pembina YKWP PNI periode lama mengatakan jika LSM Mojokerto Watch yang menerobos masuk ke kampus UBS PPNI tersebut adalah LSM Mojokerto Watch yang telah mendapatkan kuasa dari pengurus yayasan lama untuk berkantor di kampus itu.
Menurutnya, insiden terjadi karena LSM Mojokerto Watch yang merupakan bagian penerima kuasa dari pengurus lama dihadang oknum tidak dikenal, ketika mereka akan masuk ke UBS PPNI.
Massa LSM terpaksa mendobrak pintu gerbang kampus yang dikunci dari dalam. Saat itu, ia tidak di lokasi karena menjalani ujian tesis di Surabaya.
Sedangkan pertikaian yang terjadi hari itu, lanjut Hartadi, karena LSM Mojokerto Watch mengusir oknum tidak dikenal dari UBS PPNI.
Sebab menurutnya, oknum tidak dikenal itu, tidak mempunyai surat tugas. Ia menyebut korban luka dalam insiden itu bukan lah mahasiswa maupun satpam UBS PPNI.
"Karena gerbang dikunci sehingga tidak bisa masuk, makanya didobrak. Kalau diterima baik-baik tidak mungkin itu terjadi. Yang menghadang oknum tidak dikenal dari kota, tidak tahu siapa yang mendatangkan. Sehingga kami amankan keluar kampus karena tidak ada surat tugas," ungkapnya.
Masih kata Hartadi, rentetan masalah ini bermula sejak 2 tahun lalu, kala itu Ia dipaksa keluar dari UBS PPNI.
Saat itu, Ia terpaksa mengalah karena kalah jumlah massa. Namun, ia melaporkan pengurus baru ke polisi.
"Itu sekitar 2 tahun lalu, saya dipaksa keluar oleh pengurus baru tanpa ada berita acara saya tanda tangan apa pun. Kasus belum masuk pengadilan itu saya sudah dipaksa keluar. Karena kalah massa, padahal saya masih pegang AHU resmi, saya mengalah sambil menunggu proses pengadilan," terangnya kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).
