Hearing atau rapat dengar pendapat terkait kenaikan PBB di Kota Batu.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menyebut Apel telah mengajukan keberatan terhadap kenaikan pajak PBB. Ia menyatakan, dewan memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan PBB karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Namun sebagai langkah responsif, dewan berinisiatif untuk melakukan perubahan terhadap regulasi yang berlaku. Politikus dari PDIP ini juga menegaskan, pihaknya bersama dengan Pemkot Batu akan duduk bersama untuk mendengarkan keluhan masyarakat terkait kenaikan PBB.
Ia menilai, kebijakan yang diambil Pemkot Batu bukanlah sesuatu yang salah, tetapi lebih kepada penerapannya yang dirasakan kurang tepat, seperti zonasi yang tidak akurat. Di mana nilai PBB di dalam kampung bisa lebih tinggi daripada yang berada di depan jalan.
Khamim menjelaskan, perlunya seleksi ulang terhadap data-data terkait PBB untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga. Ia juga menegaskan, Perda terkait PBB harus dikaji ulang dan DPRD Kota Batu akan melibatkan APEL dalam proses tersebut.
"Dengan adanya keberatan dari masyarakat terkait kenaikan PBB, langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kota Batu diharapkan dapat membawa solusi yang adil dan bersifat proaktif bagi semua pihak yang terlibat," paparnya.
Dengan adanya penundaan pertemuan pada 27 Juni mendatang, diharapkan akan terjadi kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum. (adi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
