Sidang kasus pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Penasehat Hukum terdakwa Siskawati, Erlan Jaya Putra, kembali mendesak majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pembukaan pemblokiran rekening suami, dan anak kliennya. Hal tersebut ditegaskan dalam sidang lanjutan kasus pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo, Senin (5/8/2024).
Erlan mengatakan, permohonan pembukaan rekening suami dan anak dari terdakwa Siskawati itu atas dasar kemanusiaan, dan tidak ada sangkut pautnya dalam kasus dimaksud.
"Ini tidak manusiawi ya rekening gaji dari suami terdakwa ini diblokir sejak 7 bulan yang lalu. Terlebih rekening anak dari terdakwa juga diblokir. Kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, agar permohonan kami untuk pembukaan rekening dikabulkan," paparnya.
Ia menyatakan, suami dari terdakwa Siskawati sudah 7 bulan tak menerima gaji lantaran rekeningnya turut diblokir buntut dari kasus yang menimpa istrinya. Begitu juga dengan rekening anak terdakwa yang dianggap Erlan jauh dari kontruksi kasusnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim, Ni Putu Sri Indayani, mengatakan permohonan itu masih dipertimbangkan majelis hakim. Rekening koran dan bukti pendukung lain diminta dilengkapi untuk materi pembukaan pemblokiran rekening.
"Akan kami pertimbangkan, minta tolong bukti lain seperti rekening koran tiga bulan sebelum terjadi nya OTT dilengkapi dulu," ucapnya dalam persidangan.
Dalam agenda sidang lanjutan, jaksa KPK menghadirkan 9 saksi staff di BPPD termasuk sopir dari terdakwa Ari Suryono. Mereka kompak mengakui, jika kitir pemotongan insentif yang diberikan terdakwa Siskawati juga dilakukan oleh pegawai lain termasuk para kepala bidang.
"Kitir pemotongan insentif itu juga turut dibagikan Kabid lainya bukan hanya Siskawati," ucap Bambang selaku salah satu saksi. (cat/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
