Khofifah Indar Parawansa saat melantik pengurus IKA Unair Bondosowo.
BONDOWOSO, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum IKA Unair, Khofifah Indar Parawansa, melantik dr Moch Jasin sebagai Ketua Cabang IKA Unair Bondowoso, Selasa (6/8/2024). Pelantikan yang dilakukan di Aula Pendopo Raden Bagus Assra itu turut dihadiri sejumlah tokoh strategis, termasuk Pj Bupati Bondowoso, Hadi Wawan Guntoro.
Dalam kesempatan ini, Khofifah secara khufus mengucapkan selamat pada jajaran pengurus yang dilantik. Tak hanya itu, ia juga berpesan agar seluruh jajaran siap untuk memberi pengabdian terbaik untuk almamater dan juga untuk masyarakat , bangsa dan negara.
BACA JUGA:
- IKA Unair Gelar Bazar Murah di Bondowoso, Khofifah Bagikan Beras dan Telur
- Orasi Ilmiah di UTM, Khofifah Dorong Mahasiswa Kreatif dan Kaya Inovasi
- Ketua DPW PKS Jatim Minta Seluruh Elemen Partai Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
- Temui PPGI dan PGLII, Khofifah Ajak Religious Leader Bangun Harmonious Partnership
“Selamat pada Bapak Jasin yang hari ini resmi dilantik. Meskipun sejak sebelum dilantik sejatinya kegiatan yang dilakukan sudah cukup banyak, terima kasih. Pesan saya, IKA Unair Bondowoso teruslah mengabdi untuk masyarakat nusa bangsa dan negara dengan sepenuh hati,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah juga mengajak segenap jajaran IKA Unair Bondowoso untuk bersinergi dengan stakeholder terkait termasuk Pemkab untuk turut serta mengungkit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bondowoso.
“Ada disparitas pembangunan ada disparitas IPM dari satu daerah dengan daerah yang lain. Mengungkit IPM tidak seperti jualan pisang goreng. Tapi mengungkit IPM membutuhkan proses yang tidak sebentar dan cukup banyak aspek yang harus ditingkatkan,” kata Khofifah.
Lebih lanjut disampaikan Gubernur Jatim periode 2019-2024 ini, salah satu yang jadi masalah terkait IPM adalah cara bagaimana BPS mengukur. Sejauh ini dikatakan Khofifah BPS mengukur IPM dengan ijazah pendidikan formal sebagai tolak ukur.
Padahal, lanjut Khofifah, seperti di Kabupaten Bondowoso, banyak terdapat pesantren salaf, yang ijazah dari pesantren salaf tidak dihitung sebagai ijazah pendidikan formal kecuali setelah akreditasi.
“Saya sudah pernah sampaikan ini ke Bapak Presiden. Bahwa kami berharap ada perubahan cara BPS dalam mengukur IPM. Karena di Jatim ini banyak pendidikan pesantren. Yang anaknya disekolahkan di sana untuk belajar pendidikan salaf, namun tidak masuk dalam hitungan BPS padahal mereka ini ya sekolah dan statusbsosial ekonominya terhitung bagus,” paparnya.
