Pj Wali Kota Kediri Zanariah saat mengalami anggota DPRD Kota Kediri di dampingi Ketua DPRD Kota Kediri, Gus Sunoo. Foto: Ist.
Dalam pos belanja daerah, Zanariah juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan baik dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer, yang semula direncanakan sebesar Rp1.795.299.191.714 mengalami kenaikan sebesar Rp90.652.808.999 sehingga menjadi Rp1.885.952.713 atau mengalami kenaikan sebesar 5,05 persen.
Perubahan sisi belanja ini disebabkan oleh perubahan dari belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Lalu masih ada belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Pada pembiayaan, Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan pembiayaan merupakan penyeimbang terjadinya defisit pada APBD awal yang direncanakan sebesar Rp 371.059.120.020 bertambah sebesar Rp 18.664.943.067 sehingga menjadi Rp 389.724.063.087 atau naik sebesar 5,03 persen. Pembiayaan ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan ini diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp361.000.000.000 bertambah sebesar Rp 18.664.943.067 sehingga menjadi Rp379.664.943.067 atau naik 5,17 persen. Lalu pencairan dana cadangan yang semula dianggarkan sebesar Rp 10.059.120.020 tetap tidak ada perubahan.
"Uraian tersebut masih berupa gambaran umum secara garis besar. Untuk pembahasan lebih lanjut saya serahkan sepenuhnya kepada dewan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya," pungkasnya.
Dalam kegiatan itu, hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya. (uji/rif).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
