Berikutnya fungsi anggaran. Alokasi dana yang disusun para legislator ke depan haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan.
Sementara untuk fungsi pengawasan, DPRD diminta menggunakan hak interpelasi dan hak angket secara baik dan bijak. Tujuannya adalah untuk menciptakan checks and balances pada penyelenggaran pemerintahan di daerah.
"Fungsi checks and balances harus diefektifkan semaksimal mungkin, sehingga roda kepemerintahan di Jatim berbasis melayani masyarakat," ucapnya.
Pesan terakhir yang dibacakan Adhy adalah kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Jatim. Menurutnya, sesuai amanat UU 23 tahun 2014, kedudukan DPRD adalah 'mitra kepala daerah'.
Oleh karenanya, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus terus terjalin dan bersama-sama menciptakan Jatim yang rakyatnya makmur sejahtera.
Di akhir, Adhy juga memberikan rasa hormat dan apresiasi tinggi atas kinerja seluruh jajaran legislatif periode 2019-2024 yang telah terjalin baik selama lima tahun ini bersama Pemprov Jatim.
"Kami atas nama Pemprov dan seluruh masyarakat Jatim menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran DPRD Jatim yang telah bekerja menyejahterakan masyarakat Jawa Timur," ucapnya.
Ia menyebutkan, kinerja dari seluruh jajaran DPRD Jatim periode 2019-2024 sangatlah hebat dan produktif. Terbukti, berbagai Raperda berhasil disusun dengan baik bahkan terhitung ada 60 Raperda yang berhasil disahkan selama lima tahun. (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
