JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Delegasi negara-negara Afrika seperti Republik Senegal, Republik Madagaskar, dan Republik Pantai Gading mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempelajari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang berlangsung di Indonesia, Senin (30/09/2024).
Kedatangan rombongan disambut langsung Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya yang membuka pembicaraan dengan mengenalkan informasi mendasar tentang Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Kantah Pasuruan Serahkan Sertifikat Tanah PTSL ke Warga Desa Karangjatianyar
Virgo Eresta Jaya menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki 4 Kantor Pusat, 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, dan 486 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melayani masyarakat. Pihak inilah yang terus berusaha menangani urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk dalam hal pendaftaran bidang tanah di penjuru Indonesia.
"Seluruh elemen berupaya untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis, yaitu terwujudnya keadilan pertanahan, terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), meningkatkan standar kompetensi SDM, mewujudkan kantor layanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang, serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif," ungkap Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN di hadapan para delegasi.
Pendaftaran tanah di Indonesia belakangan progresnya meningkat signifikan. Hal ini dikatakan Sesditjen SPPR, Hendy Pranabowo bisa terjadi sejak dilaksanakan program percepatan pada 2017 dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari pengumpulan data hingga terbit sertipikat.
Baca Juga: Di Pertemuan Strategis dengan Muhammadiyah, Menteri ATR/BPN Bahas Legalisasi Aset dan Pemanfaatannya
Setelah sambutan di awal pertemuan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh Dirjen SPPR kepada delegasi dari ketiga negara.
Pada sesi kedua, delegasi memaparkan kondisi administrasi pertanahan yang berjalan di negaranya. Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang, Yono Cahyono, kemudian memimpin alur diskusi untuk membahas langkah yang dapat diaplikasikan pada masing-masing negara sesuai dengan situasi dan kondisi.
Dalam pertemuan ini, turut hadir Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto. Hadir pula perwakilan dari World Bank dan Tim Konsultan Program Management Unit Proyek Program Percepatan Reforma Agraria. (afa/ns)
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Sebut Ilmu Pertanahan di STPN Yogyakarta Dibutuhkan Bangsa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
