SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Peresmian pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, sekaligus serah terima pengelolaan kepada Pemprov Jawa Timur yakni Dishub Jatim pada Sabtu (12/12) lalu berbuntut kritik dari sejumlah anggota Komisi D DPRD Jatim.
Alasannya, Komisi D yang sejak awal berjuang mendorong pelabuhan itu dikelola oleh Pemprov malah ditinggalkan saat sudah terealisasi. Pasalnya undangan peresmian hanya diberikan kepada Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna.
Sejumlah anggota komisi sangat menyayangkan sikap Dishub Jatim dan Ketua Komisi D yang meninggalkan anggota. Salah satu anggota yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan, perjuangan komisi D ke pusat untuk pelabuhan tanjung tembaga dikelola Pemprov Jatim sudah sejak lama, bahkan sebelum Eddy menjadi Ketua komisi D. Ironisnya disaat semua sudah terealisasi malah anggota ditinggalkan begitu saja.
"Pimpinan komisi itu sifatnya bukan penguasa melainkan koordinator, artinya dalam menangani apapun harusnya melakukan koordinasi dengan anggota, bukan malah meninggalkan anggota itu sikap yang tidak benar, sama dengan tidak menganggap anggota yang selama ini memperjuangkan pengelolaan pelabuhan tanjung tembaga bisa dikelola Pemprov jatim," ungkapnya, Minggu (13/12).
Sementara itu,Ahmad Hadinuddin, salah satu anggota komisi D DPRD Jatimnmengakui memang Sabtu kemarin digelar peresmian pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Namun dirinya sebagai anggota Komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan itu mengaku tak mendapat undangan, baik dari Pemprov Jatim maupun Dishub Jatim.
"Harusnya, seluruh anggota komisi d dilibatkan, minimal ada perwakilan anggota yang hadir, dengan begitu anggota bisa mengetahui seperti apa realisasi jalannya pelabuhan satu-satunya di Indonesia yang dikelola Pemerintah daerah. Selain itu Komisi juga bisa mengevaluasi jika ada kekurangan atau apa kelemahandalam pelaksanaannya," imbuh politisi muda Gerindra ini. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
