​Lapindo Mau Ngebor Lagi, Gubernur: Stop, JK: Wajar, Jokowi: akan Kita Kaji

​Lapindo Mau Ngebor Lagi, Gubernur: Stop, JK: Wajar, Jokowi: akan Kita Kaji Jokowi saat kampanye pilpres di depan para korban lumpur Lapindo. foto: detik.com

MALANG, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengirim surat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Surat tersebut berisi permintaan agar pengeboran oleh PT Brantas Incorporated di Desa Kedung Banteng, Tanggunlangin, Sidoarjo dihentikan sementara. "Surat dikirim hari ini," ujar Soekarwo di sela Konferensi Wilayah Muslimat NU Jawa Timur di Malang, 8 Januari 2016.

Menurut Soekarwo, surat itu adalah aspirasi masyarakat. "Kami menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar lumpur," ujarnya. Menurutnya, pengeboran itu berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Baca Juga: Pegiat Kebencanaan ini Raih Gelar Doktor

Soekarwo juga meminta supaya manajemen transparan menjelaskan dampak pengeboran kepada masyarakat. Apakah benar-benar aman dan menjamin semburan lumpur tak kembali terulang. " harus mengumumkan pengeboran itu berbahaya atau tidak," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, katanya, tak memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin maupun menghentikan ekplorasi dan eksploitasi. Namun, diharapkan surat tersebut bisa mengubah sikap Kementerian ESDM yang menerbitkan ijin pengeboran.

merencanakan mengebor Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sumur Tanggulangin 1. Tempat pengeboran itu hanya berjarak sekitar dua kilometer dari tanggul lumpur panas . Pengeboran dijadwalkan dimulai Maret 2016.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Tuntaskan Sertifikat Aset Korban Lumpur di Porong

Semburan lumpur panas telah mengubur permukiman, lahan sawah dan industri seluas 800 hektare. Total ada 15 Desa di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon yang terkena bencana. Lumpur menghancurkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan 75 ribu jiwa terusir dari kampung halamannya.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mempertanyakan kemampuan keuangan PT Minarak Jaya (MLJ) yang berencana mengebor sumur baru di Tanggulangin itu. Sumber dana pengeboran dipertanyakan karena pemerintah memberikan dana talangan sebesar Rp 781,6 miliar sebagai ganti kewajiban PT MLJ kepada korban .

"Kalau dia ngebor sekarang kita harus lihat itu financialnya dari mana kan," kata dia. Namun bisa saja perusahaan milik Bakrie tersebut mendapatkan utang dari tempat lain.

Baca Juga: 17 Tahun Lumpur Lapindo, Korban Berharap Ada Bacapres yang Komitmen Membantu

Karena pengeboran sumur baru di bawah Kementerian ESDM khususnya SKK Migas, Basuki enggan menilai etis tidaknya langkah perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menyatakan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) akan menghentikan rencana pengeboran sumur di Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di well pad TGA-2 yang dilakukan Brantas Inc.

"Perlu dievaluasi keamanannya, baik dari aspek geologis maupun sosial," katanya dalam pernyataannya yang disebarkan kepada wartawan melalui layanan pesan singkat, Jumat malam, 8 Januari 2016.

Baca Juga: Safari Ramadan, Minarak Brantas Gas dan Bakrie Amanah Santuni Anak Yatim

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, ujarnya, belum memberikan persetujuan keselamatan kerja pengeboran dan spud in.

Awal Maret 2016 mendatang, Brantas Inc --yang menjadi penyebab bencana lumpur di Porong, Sidoarjo, berencana melakukan pengeboran kembali sumur minyak dan gas bumi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.

Secara terpisah, Tempo melansir Presiden Brantas Tri Setia Sutisna mengatakan sumur yang bakal dibor kali ini hanya pindah titik dan masih berada di area milik perusahaan.

Baca Juga: Mengandung Logam Tanah Jarang, Begini Harapan Korban Lumpur Lapindo

Pengeboran kali ini, dia menjelaskan, berbeda bila dibandingkan dengan kejadian di titik sumur yang mengeluarkan lumpur. Ia menuturkan kedalaman sumur gas di Lapangan Tanggulangin hanya mencapai 2.000-3.000 kaki atau sekitar 800-900 meter dari permukaan tanah.

Sedangkan dari sisi biaya, perusahaan mesti menyiapkan dana sekitar US$ 3 juta untuk mengebor satu sumur. "Biayanya dari internal," kata Tri.

Bagaimana respon Presiden Joko Widodo? Ia mengaku belum menerima laporan tentang rencana PT Minarak Jaya yang ingin mengebor sumur baru di Tanggulangin 1, di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Jokowi mengatakan akan mengkaji setelah mendapat laporan tentang pengeboran .

Baca Juga: Meski Ada Virus Corona, Warga Korban Lumpur Lapindo Tetap Ziarah Kubur di atas Tanggul

"Nanti kalau sudah, saya akan berikan," kata dia di Istana Negara, Jumat 8 Januari 2016. Saat kampanye pilpres Jokowi sempat mendatangi korban lumpur dan berjanji membela kepentingan warga Sidoarjo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wajar bila Brantas, Inc mengebor lagi. Asalkan, pengeboran tersebut telah mendapat izin Satuan Kerja Khusus Migas. "Justru mesti begitu agar bisa bayar utang talangan," ujar Kalla.

Kalla memastikan ganti rugi telah dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Untuk itu, kata dia, wajar apabila kembali menggali untuk bayar utang. "Kalau tak menggali mereka mau bayar utang dari mana?" ujar Kalla.

Baca Juga: Lapindo Brantas Kembali Gelar Pelatihan Hidroponik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO