Aksi Warga Desa Banjar Asri dan Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin saat menyambut rombongan komisi 7 DPR RI yang meninjau rencana pengeboran baru sumur lapindo. foto: nanang ichwan/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI yang dikomandani oleh Wakil Ketua Komisi, Syaikul Islam Ali untuk meninjau lokasi rencana pengeboran minyak oleh pihak Lapindo disambut demo oleh warga dua desa, Jumat (22/1).
Warga menerikkan penolakan rencana pengeboran minyak yang berada di lokasi Desa Kedung Banteng kepada rombongan yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup saat berkunjung.
Puluhan pendemo dari dua Desa yakni Desa Banjar Asri dan Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin itu juga membentangkan poster dan spanduk yang bertuliskan kecaman dan permintaan bantuan kepada Presiden Jokowi.
Kedatangan rombongan DPR RI Komisi 7 itu nampaknya tercium oleh sebagian warga yang pro dengan rencana penggeboran di sumur Tanggulangin 1 itu.
Saat memasuki lahan rencana pengeboran dan melihat-lihat lokasi, seorang warga warga Rt 4 Rw 2 Desa Kedung Banteng, Istafuddin, mengajak rombongan Komisi 7 melihat ke rumah salah satu warga yang sudah terpasang pipa Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas RT) di Rt 5 Rw 2 Desa Kedung Banteng. Dia menyatakan mendukung rencana pengeboran minyak. "Ini kan kepentingan bersama, dan juga ada manfaatnya bagi bersama. Kami setuju saja," ujarnya usai melihatkan rombongan komisi 7.
Namun, pernyataan Istafuddin itu ditampik warga Kedung Banteng yang menolak rencana pengeboran. "Apapun alasannya, kami menolak rencana pengeboran baru sumur minyak dari lapindo," kata Fatimah (50), warga Rt 4 Rw 2 Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin.
Perempuan yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dengan rencana penggeboran sumur minyak itu mengungkapkan, jika warga trauma dengan adanya semburan lumpur Lapindo. "Warga trauma, pokoknya kami tetap menolak," ungkapnya. Ia bersama puluhan ibu rumah tangga yang lain menyebutkan bahwa ada tiga orang warga yang bertanggung jawab yaitu Istafuddin, Lukman dan M. Khoiri.
"Mereka itu yang harus bertanggung jawab, karna memprovokasi warga untuk setuju. Dapat uang banyak itu," ungkapnya, dengan nada emosi.
