Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Para anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna di kantornya, Kamis (30/6). Tindakan tersebut sebagai bentuk protes karena permintaan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak dipenuhi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dijadwalkan dilaksanakan pukul 09.00 WIB, Kamis (30/6). Memasuki waktu tersebut, sejumlah undangan dari eksekutif mulai berdatangan dan memenuhi kursi yang disediakan di ruang paripurna DPRD.

Sekitar pukul 10.00 WIB, kursi undangan tampak penuh. Sementara, di kursi khusus untuk anggota DPRD masih banyak yang kosong. Dari 50 kursi yang disediakan, hanya ada 5 orang anggota dewan yang terlihat duduk dan mengisi absensi.

(BACA: Polemik Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, LInK: Ketua Tak Becus, harus Tanggung Jawab)

"Saya tadi sebenarnya sudah hadir. Tapi setelah lama menunggu, rapat paripurna tak juga dimulai. Bahkan belum sempat absen ternyata rapat dinyatakan dibatalkan," kata Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang.

Terkait beredarnya kabar bahwa kalangan legislatif sengaja melakukan aksi boikot karena usulan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak disetujui Pemkab Jombang, ia menyatakan tidak sepenuhnya benar. Namun demikian, politisi PKB ini tidak menampik bahwa permintaan mobil operasional anggotan dewan itu dicoret dalam APBD 2016.

"Padahal sebelumnya dalam KUA-PPAS sudah disetujui. Tapi, ternyata sekarang sudah tidak ada dalam APBD tahun 2016. Tiba-tiba hilang tanpa koordinasi dengan legislatif," ujarnya.

(BACA: Kisruh Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, F-PKB Kecewa: Ketua Harus Beri Klarifikasi)

Kartiyono melanjutkan, dalam pengusulannya, pada anggaran APBD tahun 2016 disepakati sebanyak 22 unit mobil operasional. "Kalau 22 unit mobil, anggarannya sekitar Rp 4,9 miliar. Dana itu masih jauh lebih sedikit dibanding pengadaan sepeda motor tiga pilar yang menelan APBD Rp 11 miliar lebih," tukasnya.

(BACA: Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang)

Sementara, anggota DPRD lain yang tak berkenan disebutkan namanya mengaku kecewa karena bupati diketahui tidak jelas kehadirannya. "Padahal ini agenda penjelasan dari bupati, kok malah ternyata tidak hadir," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Joko Triono membenarkan adanya pemboikotan rapat. Ia pun mengaku tak tahu terkait pencoretan usulan tersebut. Joko menjelaskan, usulan pada saat komisioning (usulan kegiatan kerja) telah disepekati. “Informasinya saat usulan masuk di Timngar, tiba-tiba dicoret,” katanya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Bangsaonline, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko memilih menghadiri acara senior Partai Golkar di Madiun.

"Dia (bupati, red) hadir ke acara salah satu Menteri yang juga senior partai Golkar di Madiun. Makanya tidak hadir di paripurna," beber salah satu pegawai Pemkab Jombang. (jbg1/dio/rev)