DPRD Jombang Iuran 100 Ribuan Tiap Kunker, Anggota Sebut untuk 'Amankan' Media dan LSM

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Ulah anggota DPRD Jombang yang “nyeleneh” terus terkuak. Kali ini, sejumlah anggota dewan mulai “bernyanyi” bahwa biaya kunjungan kerjanya (Kunker) selalu dipotong guna pengamanan kepada pihak ketiga.

Pengamanan yang dimaksud adalah untuk menutupi kebobrokan kinerjanya agar tidak diungkap berbagai pihak. Baik oknum awak media maupun LSM. Pemotongan tersebut berlaku bagi seluruh anggota DPRD.

Menurut sumber terpercaya Bangsaonline yang juga salah satu anggota DPRD Jombang, pemotongan biaya kunker tersebut dilakukan pucuk pimpinannya sejak empat bulan terakhir. Jumlah uang yang dipotong senilai Rp 100 ribu bagi seluruh anggota setiap kunker. Jadi, sekali kunker ada biaya Rp 100.000x50 anggota DPRD, totalnya adalah Rp 5 juta. Sementara kunker dalam sebulan biasanya ada empat kali. Sehingga setiap bulannya uang potongan tersebut berjumlah Rp 5.000.000x4 adalah Rp 20 juta.

”Kabar yang disampaikan ke kami, pemotongan itu memang untuk diberikan kepada awak media dan LSM. Tapi, kami tidak tahu siapa yang sebenarnya memberikan dan kepada siapa uang itu diberikan,” kata salah satu anggota DPRD tersebut sembari meminta namanya tidak dipublikasikan.

Anggota DPRD Jombang lainnya juga bercerita bahwa tidak ada transparansi dari unsur pimpinan yang mengumpulkan pemotongan kunker tersebut. ”Sampai sekarang kami tidak tahu. Sebenarnya kami berhak untuk menanyakan kepada pimpinan, tapi jawabannya mesti tidak jelas,” tuturnya.

(BACA: Potongan Uang Kunker untuk Dana Pengamanan, LInK Tuding Ada Makelar di DPRD Jombang)

Sementara itu, ketua DPRD Jombang, Joko Triono mengaku tidak tahu sama sekali adanya pemotongan biaya kunker anggotanya. ”Pemotongan itu saya tidak pernah tahu. Tapi memang ada sebagian yang melakukan iuran di setiap kunker. Tapi peruntukannya juga untuk kepentingan komisi sendiri. Semisal untuk kegiatan 17 Agustus lalu, uang hasil iuran anggota dibelikan kaos olahraga dan sebagainya. Dan itu kewenangan masing-masing komisi,” katanya.

Joko juga mencontohkan acara halal bi halal yang uangnya diperoleh dari hasil iuran anggota bukan APBD. Namun, untuk pemotongan uang kunker, ia menegaskan tidak mengetahui alurnya. (rom/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News