Siswa PAUD Bingung Tempat Belajar, Sekolahnya Ikut Dieksekusi untuk Proyek Tol Moker

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Eksekusi lahan proyek tol Moker (Mojokerto - Kertosono) juga menjadi kendala proses belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Pembinaan Anak Sholeh (TAPAS) II, di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (01/9/).

Mau bagaimana lagi, ruang kelas lama yang dihuni 40 siswa itu terpaksa harus dirobohkan. Itu setelah sehari sebelumnya, panitera Penggadilan Negeri (PN) Jombang membacakan surat keputusan nomor 16/Pdt.Eks.LL/2016/PN.Jbg tentang eksekusi lahan terdampak pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono (Moker) seksi II. Para siswa ini pun terpaksa harus mengalah demi pembangunan yang katanya guna mensejahterakan masyarakat itu.

Baca Juga: Ditlantas Polda Jatim Beberkan Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata di Tol Jombang

Sayangnya, proses eksekusi itu tak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk tetap menjamin pendidikan bagi warganya. Betapa tidak, para siswa ini ternyata masih bingung akan belajar di mana pasca gedung tempatnya menimba ilmu itu rata dengan tanah. Sebab, pemilik sekolah belum juga membangunkan ruang baru untuk belajar puluhan siswa PAUD TAPAS II itu.

(BACA: Eksekusi Rumah untuk Jalan Tol Joker di Kesamben Ricuh, Warga Ancam Bunuh Diri)

"Sebenarnya kami sangat sedih, karena sekolah ini harus dibongkar. Terus bagaimana kelanjutan sekolah anak-anak ini," ungkap Endang, orang tua siswa asal Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Jombang, kepada wartawan, Kamis (01/9).

Baca Juga: Bus Rombongan Siswa SMP Asal Malang Hantam Truk di Tol Jombang, Dua Tewas

Salah satu wali murid mengatakan, sebenarnya ia tidak pernah menolak rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Namun tentunya harus diimbangi dengan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak ini. Terlebih lagi, sekolah yang terkena gusur akibat proyek pembangunan tol Moker sepanjang 40,5 kilometer ini merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak.

"Seharusnya sebelum dibongkar disiapkan dulu ruang sekolah untuk anak-anak ini, tidak seperti ini lesehan. Biasanya mereka berada di ruang kelas yang terpisah. Namun sekarang jadi satu. Kasihan anak-anak ini," tutur Endang.

Baca Juga: Astra Infra Toll Persiapkan Berbagai Upaya Jelang Libur Nataru di Tol Jombang-Mojokerto

(Kondisi belajar mengajar di PAUD TAPAS lI)

Endang pun tak tahu bagaimana nasib pendidikan anaknya, pasca eksekusi yang akan dilakukan siang ini. Pihak sekolah belum memberikan kejelasan perihal kelanjutan proses belajar mengajar di PAUD TAPAS II itu. Endang pun masih menunggu kejelasan dari pengelola sekolah.

"Belum tahu besok sekolah di mana. Masih bingung, wong gurunya juga masih bingung. Mungkin nanti setelah pulang sekolah kami diajak bicara oleh pemilik lembaga. Yang pasti kami menaruh harapan pada pemerintah untuk bisa membangunkan gedung guna sekolah anak-anak kami," terang perempuan yang kini genap berusia 38 tahun ini.

Baca Juga: Truk Tangki di Tol Jombang-Mojokerto Terbakar

(BACA: Bunda PAUD Jombang Asyik di Jepang, Gedung Sekolah Digusur untuk Tol)

Ironis memang. Pembangunan yang katanya untuk kepentingan masyarakat banyak, justru harus menelantarkan pendidikan bagi calon generasi penerus bangsa. Padahal, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak ini. Meskipun, lembaga pendidikan itu bukan milik pemerintah, namun sudah semestinya pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bagi keberlangsungan proses belajar, kendati hanya bersifat sementara.

"Sampai hari ini belum ada yang memberikan tawaran, baik dari pemerintah daerah maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Hanya kemarin, ada salah satu guru yang bersedia meminjamkan rumahnya untuk belajar. Memang lembaga ini bukan milik pemerintah, namun mestinya anak-anak mendapatkan fasilitas sementara itu. Tapi ternyata tidak," sambung Sofii, (52) pengelola PAUD TAPAS II.

Baca Juga: Diduga Ngantuk, Mobil Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto, Dua Luka-Luka

"Kalau musyawarah tidak ada, kalau sosialisasi iya. Kedatangan BPN ke Balai Desa itu hanya untuk sosialisasi. Bahwa keputusan harga sekian. Kami juga menyayangkan proses eksekusinya. Mestinya sebelum pelaksanaan eksekusi ada surat pengosongan yang diberikan kepada pemilik lahan, tapi itu tidak ada. Tiba-tiba kemarin puluhan polisi datang memberitahu bahwa ada eksekusi, itu pun saat pembelajaran berlangsung," paparnya dengan raut wajah menggerutu menahan kekesalan.

(BACA: Bawa Kiai untuk 'Bujuk' Korban Tol Joker, Kapolres Jombang Catut PCNU)

Sofii berharap, pemerintah tidak lagi semena-mena mengeksekusi lahan milik warga. Banyak pertimbangan yang mestinya dilakukan sebelum tahapan eksekusi itu dilakukan. Terlebih lagi, jika ada fasilitas pendidikan yang terkena imbas pembangunan itu.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Pemudik, ASTRA Tol Jomo Siapkan Infrastruktur Lebih Baik dan Inovasi Teknologi

"Kami berharap bapak-bapak yang duduk di bangku kekuasaan itu juga memperhatikan pendidikan ini. Tol merupakan pembangunan, tapi pendidikan ini juga untuk membangun bangsa, jadi sama-sama. seharusnya ada saling keterkaitan," ungkap Sofii penuh harap. (ony/rev)

(BACA: Hari Kedua Eksekusi Rumah untuk Pembangunan Tol Joker, Warga Punguti Sisa-sisa Bangunan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News