RGS Dukung Langkah Bupati Sambari Berantas Pungli

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Genderang perang terhadap segala bentuk pungli (pungutan liar) di lingkup Pemkab Gresik yang dilakukan Bupati Sambari Halim Radianto, banyak mendapatkan dukungan berbagai pihak.

Sebab, kebijakan tersebut terbukti jitu dan berimbas positif terhadap pelayanan publik. Bahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat menjadi memiliki pegangan dan keberanian untuk mengungkap oknum pejabat maupun PNS (pegawai negeri sipil) yang diduga melakukan pungli.

"Sangat sangat mendukung. RGS sangat mengapresiasi langkah Bupati yang membuat kebijakan perang terhadap pungli," kata Pendiri RGS (Relawan Gerakan Sosial) Kabupaten Gresik, H. M. Khozin Ma'sum kepada BANGSAONLINE, Kamis (3/11).

Menurut Khozin, langkah Bupati mengusut dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pasar merupakan bentuk konkret bahwa orang nomor satu di Pemkab Gresik ini ingin memberantas segala bentuk praktik pungli hingga akar-akarnya.

Langkah ini diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap semua PNS dan semua pejabat di lingkup Pemkab Gresik agar tidak sekali-kali melakukan pungli. "Pungli adalah musuh kita. Makanya, harus diperangi," jelas bendahara umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Bakuppi (Badan Koordinasi Ulama dan Pondok Pesantren Indonesia) ini.

Pada kesempat ini, Khozin juga mengaku mengapresiasi langkah Bupati, saat mengambil sumpah guru dan kepala sekolah dengan memberikan instruksi agar tidak sekali-kali lakukan pungutan, tarikan dan sejenisnya, Kamis (3/11).

Sebab, instansi yang dinaungi para guru dan kepala sekolah, yakni Dispendik (Dinas Pendidikan) sudah lama menjadi sorotan masyarakat soal dugaan maraknya pungli. Sehingga, dengan adanya kebijakan Bupati tersebut diharapkan bisa menghilangkan segala bentuk pungli di lingkup pendidikan. "Harus bisa dihilangkan praktik-praktik tidak mendidik tersebut," terang cucu KH.Abdul Karim ini.

Khozin mengajak kepada semua komponen masyarakat di Kabupaten Gresik agar mendukung langkah Bupati untuk memberantas pungli di lingkup Pemkab Gresik. Caranya, masyarakat yang mengetahui praktik pungli, baik di tingkat pemerintahan desa, kecamatan hingga Kabupaten diminta tidak takut melapor ke institusi berwenang.

"Kami berharap dengan adanya kebijakan saber(sapu bersih) pungli yang dilakukan Bupati bisa membuat Kabupaten Gresik bebas dari pungli," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News