Tak Sesuai Rekom Bawaslu, Panwaslu Sampang akan Dipidanakan

SAMPANG (bangsaonline) - Meski Jokowi - JK sudah ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014, namun, di level bawah, masih menyisakan persoalan. Misalnya, Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan KPUD Sampang atas Rekomendasi Panwaslu Sampang, ada kemungkinan berbuntut ke ranah hukum.

Pasalnya, Saksi pasangan Capres Jokowi-JK Subaidi menilai pelaksanaan PSU dianggap menyimpang dari rekomendasi Panwaslu sebelumnya, yang hanya melakukan pembukaan kotak suara di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang.

”Ini sangat janggal, rekom untuk buka kotak suara hanya di 17 TPS di Kecamatan Ketapang, tapi sekarang malah muncul kasus di Kecamatan Banyuates. ini mencurigakan,” terang Subaidi, kemarin. "Kami akan melaporkan Panwaslu Sampang ke ranah pidana," tambah dia.

"Yang direkomendasikan adalah 17 TPS di Ketapang, lha kok malah yang di Kecamatan Banyuates juga dilakukan penghitungan ulang,” tandasnya.

Memang, beberapa waktu lalu Panwaslu Sampang membuka kotak suara dengan disaksikan anggota KPU dan saksi Capres, guna mengambil formulir C-7 sebagai bahan kajian untuk menentukan nasib 17 TPS di Desa Katapang barat.

Anehnya, ada kejanggalterhadap pembukaan kotak di 17 TPS. Akan tetapi saat PSU, rekomendasi Bawaslu Jatim malahmengintruksikan KPU Sampang untuk melakukan penghitungan suara ulang hanya di 4 TPS Desa Ketapang Barat, yaitudi TPS 2, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15.

Ada kasus baru yang tidak direkom Panwaslu sebelumnya, akan tetapi di PSU dilaksanakandiKecamatan Banyuates, meliputi TPS 2, TPS 10 Desa Kembang Jeruk, TPS 10 Desa Lar Lar serta TPS 4 Desa Tlagah.

Ternyata hasil PSU yang digelar di 4 TPS di Ketapang Barat Kecamatan Ketapang,pasangan Prabowo- Hatta mutlak100 persen dan suara Jokowi-Jk 0 persen. Begitu juga sebaliknya, di 4 TPS di Kecamatan Banyuates suara pasanganJokowi-JK 100 persen dan pasangan Prabowo-Hatta 0 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News