SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masa jabatan Bleggur Prijanggono sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Timur telah berakhir. Mengisi kekosongan jabatan wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemudaan (OKP) ini, Ketua Umum DPP KNPI, M. Rifai Darus secara resmi menyerahkan surat keputusan (SK) Kartaker DPD KNPI Provinsi Jawa Timur di Surabaya kepada Achmad Suhawi, Kamis (23/11).
Suhawi yang juga alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, diberi tanggungjawab melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Jawa Timur selambat-lambatnya bulan September 2018. Dalam tugasnya Achmad Suhawi yang juga Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan DPP KNPI ini, dibantu Muslih Hasyim sebagai Sekretaris KNPI Jatim dan Verry Ahmad selaku Bendahara.
Baca Juga: Munjidul Ibad Dilantik Jadi Ketua DPD KNPI Kota Kediri Periode 2024-2027
Memiliki kewenangan hingga September 2018, KNPI di bawah kepemimpinan Suhawi beserta jajaran berkesempatan mengikuti perhelatan Pemilukada yang ada di Jawa Timur, baik Pilgub maupun pilkada di 18 kabupaten/kota se Jawa Timur.
“Kami mengajak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI untuk membentuk jaringan penggerak demokrasi dan transparansi. Kami akan kawal pilgub dan pilkada agar berlangsung secara jujur dan adil," terang Achmad Suhawi.
Sebagai Organisasi Kepemudaan, KNPI mempunyai peranan untuk turut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada.
Baca Juga: Syaiful Anwar Noris Nahkodai KNPI Jatim
“Khususnya dukungan kalangan pemuda dan pemilih pemula, sekaligus turut mengawal peningkatan kualitas demokrasi yang ada di Jawa Timur,” imbuh Suhawi.
Suhawi menambahkan, ajakan kepada OKP bersifat partisipatif dan tidak mengikat, sedangkan bagi jajaran KNPI kabupaten/kota sampai dengan tingkat Kecamatan merupakan agenda struktural yang akan dikonsolidasikan selama beberapa bulan kedepan sampai dengan pelaksanaan pemilu.
“Kami mengamankan agar proses pemilukada 2018 nanti berjalan maksimal, dan menghasilkan pemimpin Jawa Timur dan pemimpin di 18 kabupaten/kota yang amanah,” pungkasnnya. (mdr)
Baca Juga: Bentuk Tanggung Jawab Moral, GEPI Jatim Minta Plh Sekdaprov Mundur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News