Kepala Bappeda Prov. Jatim, Dr. Ir. Budi Setiawan bersama para narasumber di acara Forum Konsolidasi SDG's yang diselenggarakan di Sapphire Ballroom Hotel, Kabupaten Jember.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menyongsong implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yangmerupakankelanjutan dariMillenium Development Goals (MDGs). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sejak 21 Oktober 2015, SDGs telah ditetapkan sebagai agenda dunia yang memuat sebagai rencana pembangunan bersama hingga tahun 2030 untuk kemaslahatan manusia dan bumi.
Kesiapan untuk melaksanakan SDGs di Jawa Timur tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa TimurDr. Ir. Budi Setiawan, M.MT saat menjadi nara sumber padaForum Konsolidasi SDG’s bertemakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam PelaksanaanPencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” di Sapphire BallroomHotel Aston, Kab. Jember, Kamis (1/3) siang.
Baca Juga: Angka TPT Jatim 4 Tahun Terakhir Turun, Terendah Kedua di Pulau Jawa dan di Bawah Nasional
Pria yang biasa disapa Budi tersebut, implemantasi SDGs di Indonesia ditandaidengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs di semua wilayah, diperlukan kerjasama dari semua pihak, yang salah satunya adalah institusi pendidikan.
“Forum ini merupakan upaya kita untuk mempercepat implementasi SDGs melalui kerjasama antara Pemprov Jatim, khususnya Bappeda dengan Universitas Negeri Jember”, ujarnya.
Ia menjelaskan, indikator SDGs merupakan perluasan dari indikator MDGs yang mencakup 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Dengan makin banyaknya indikator, maka untuk mencapainya bisa jadi lebih sulit. Karena itu implementasinya perlu dilaksanakan secara terbuka, terpadu, dan dengan semangat dan disiplin tinggi.
Baca Juga: Upaya Entas Kemiskinan, Pj. Gubernur Adhy Serahkan Program Rehab RTLH Warga Tak Mampu di Kediri
”SDGs adalah target yang cukup ambisius sementarasumber dayamasih terbatas.Oleh sebab itu,untuk mengoptimalisasikan sumber dayatersebut semua pihak harus memahami sasaranapa yang perludiprioritaskandan diperkuat landasannya,” ungkapnya.
Ditambahkan, ada beberapatantangan dalam pelaksanaan SDGs. Diantaranya memastikan penerapan prinsip inklusif dan ”no one left behind”, menyusun database yang komprehensif, terpilah dan terintegrasi, dan mengintegrasikan program seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian menyelaraskan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke dalam agenda pembangunan, menyelaraskan prioritas pemerintah dengan non-pemerintah, dan memastikan SDGs memberikan manfaat kepada seluruh penduduk termasuk di daerah terpencil dan di kepulauan.
“RAD Jatim 2018-2019 kita deadline tanggal 10 Mei 2018 sudah harus selesai. Sedangkan untuk pemkab/kota se Jatim tanggal 10 Juli 2018,” ujarnya.
Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Harap DPD Gerkatin Jadi Jembatan Pemenuhan Kebutuhan Kaum Tuna Rungu
Budi juga menekankan soal pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan RAD-SDG. Selain itu meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi, menyiapkan data dan informasi, melakukann pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan.
Forum Konsolidasi SDG’s ini jugamenghadirkan beberapa tokoh sebagai nara sumber. DiantaranyaProf. (riset) Dr. Ir AchmadSuryana, MS, Prof Rudi Wibowo, Ketua SDGs Center UNEJ, Dr. Ir. Arifin Rudyanto M.Sc( Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan SDA) dan Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si. (ian/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
