Ketua Komisi I DPRD Gresik, Eddy Santoso.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik mempertanyakan tingginya alokasi anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan (TTP) pada Kebijakan Umum Angaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019.
Dalam draft KUA disebutkan bahwa anggaran untuk TTP 2019 dialokasikan sebesar Rp 917 miliar. Hal ini disampaikan oleh anggoata Banggar Eddy Santoso. "Sangat fantastis sekali anggaran untuk TTP di KUA PPAS 2019," ujarnya.
BACA JUGA:
Padahal, dijelaskan dia, kekuatan APBD 2019 hanya sebesar Rp 3,4 triliun. Ia menilai, tingginya anggaran TTP bisa mengancam anggaran infrastruktur.
Sedikitnya ada 5 program prioritas dalam KUA tersebut. Yakni, pembangunan ekologi berkelanjutan, kemandirian ekonomi, penguatan atribusi layanan dasar seperti di bidang kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, pengembangan teknologi, dan kemandirian desa.
"Tingginya alokasi anggaran untuk TTP yang direncanakan pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018. Sehingga, banyak berdampak terhadap pembiayaan sejumlah program," ujar Ketua Komisi I.
Eddy pun menyesalkan besaran anggaran untuk TTP. "Sebab, kenaikan TTP tersebut tak dibarengi dengan peningkatan kinerja ASN/PNS. Masyarakat bisa menilai gimana etos kinerja ASN kita saat ini," papar Bacaleg PD Dapil 1 (Gresik dan Kebomas) ini.
"Bisa dibuktikan banyak pejabat di lingkup Pemkab Gresik yang kerjanya ogah-ogahan. Mereka bekerja terkesan hanya menggugurkan kewajiban. Pukul 07.00 WIB berangkat, setelah itu pukul 15.30 WIB pulang kantor. Mereka tak menghasilkan prestasi," kritiknya.
Karena itu, Eddy meminta agar ASN meningkatkan kinerjanya sesuai dengan TTP yang juga meningkat. "Pejabat harus inovatif. Harus prestasi. Harus bisa meningkatkan kinerja untuk perkembangan dan kemajuan pemerintah karena honor yang mereka terima kian besar," pungkas Ketua DPC PD Gresik ini. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
