Jokowi: Tak Mungkin PDIP Dapat 1 Menteri

JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan jatah 16 kementerian untuk diberikan kepada partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI.

Menurutnya, PDI Perjuangan tidak mungkin hanya mendapatkan satu menteri dalam kabinet pada masa kepemimpinannya.

"Ya logikanya seperti apa. Misalnya PDI Perjuangan saya beri satu, ya kan, Nasdem saya beri sepuluh. Logikanya masuk nggak?" ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).

Dia menambahkan, logika yang harus digunakan harus berpatokan kepada perolehan suara saat pemilihan legislatif berlangsung. Jokowi mengibaratkan seperti perdebatan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebab partai pemenang pemilu belum tentu menjadi pemimpin legislatif.

"Mesti ada logika-logika seperti itu. Kamu ngajak saya nggak pakai logika dong. Logikanya gimana? Ini sama aja kayak partai pemenang nggak jadi ketua dewan. Keliru lagi logikanya," ungkap Gubernur DKI Jakarta ini.

Walaupun akan memberikan kursi menteri lebih dari satu kepada PDI Perjuangan, Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan sebelumnya. Namun dirinya enggan memberikan bocoran mengenai alokasi menteri yang akan diberikan kepada partai pendukungnya.

"Alokasi gimana? Ya sudah dong (dikalkulasikan) tapi nggak saya sampaikan," tutupnya.

Jokowi telah menentukan jumlah kementerian dalam kabinetnya mendatang. Dari 34 kementerian, sebanyak 16 kementerian akan dipimpin oleh kader parpol.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengungkapkan belum bisa dipastikan apakah ke-16 menteri yang akan dipilih harus menanggalkan jabatannya di partai politik, sesuai komitmen awal bahwa menteri tidak diperkenankan rangkap jabatan di kabinet dan partai politik.

"Kan kita belum tahu, apakah yang jadi menteri itu dari unsur pimpinan (parpol) atau anggota biasa," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat (Selasa, 16/9).

Dikatakan dia, secara umum Jokowi menginginkan kader partai yang terpilih nantinya tidak lepas sama sekali dari partai politik, apalagi realitas politik Indonesia sebagaimana diatur Undang-Undang Partai Politik, organisasi politik itu merupakan inkubator pemimpin Indonesia. Namun, Hasto katakan orang partai juga layak menjadi menteri dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Mislanya, mempunyai karakter, profesional, kompeten, bersih dari perilaku korup dibuktikan keterangan dari aparat penegak hukum, tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, loyal dan mempunyai moralitas yang baik di masyarakat.

"Jadi bagaimana caranya nanti parpol menseleksi nominasi menteri dengan karakter profesionalnya dan dibenturkan dengan karakter Pak Jokowi, lalu nanti ada uji loyalitas loyalitas harus kepada presiden dan program rakyat bukan kepada parpol," kata Hasto.

Khusus syarat moral, kata dia, calon menteri harus benar-benar bersih karena mereka akan menjadi pasukan inti pada pemerintahan Jokowi-JK. Masalah moral ini menjadi penting karena terkait dengan inti dari revolusi mental yang digagas mantan Walikota Solo.

"Tentu, karena ini merupakan pasukan inti dari Pak Jokowi-JK yang intinya adalah revolusi mental. Bagaimana ada revolusi mental kalau masih ada persoalan dibidang moral," demikian Hasto.

Beberapa nama calon sendiri belakangan bermunculan dari usulan masyarakat. Dari relawan yang menjaring nama-nama calon melalui situs www.kabinetrakyat.org, mengerucut pada 42 nama. Sementara survei terakhir dari Indonesian Research and Survey (IReS), memunculkan 34 nama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News