Makin Terbukti, Jusuf Kalla Kuasai Jokowi

Postur kabinet Jokowi-JK dengan 34 empat kursi menteri yang akan disediakan memang kian memperlihatkan betapa kuatnya dominasi JK pada Jokowi.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf (Kamis, 18/9).

"Tentu saja pengaruh ini juga akan berdampak pada nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet. JK pasti pengaruhi Jokowi," ungkap Asep, yang juga gurubesar hukum tatanegara.

Bahkan, lanjut Asep, proporsi 16 menteri juga merupakan pengaruh JK. Di sisi ini, berdasarkan pengalaman, JK memang paham betul bahwa mau tak mau pemerintahan membutuhkan dukungan legislatif.

"Apalagi dalam politik, tidak ada makan siang gratis, meskipun Jokowi mengatakan koalisi tanpa syarat," demikian Asep.

Sejumlah nama dari kalangan non-partai digadang-gadang bakal masuk kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nama-nama ini diyakini bakal bersaing mengisi 18 kursi menteri dan jabatan setara menteri yang dijanjikan Jokowi untuk kelompok profesional.

Dua nama yang mencuat adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Direktur PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan. Menurut orang dalam Tim Transisi Pemerintahan Jokowi, Anies diproyeksikan sebagai Sekretaris Kabinet. Adapun Jonan diplot sebagai Menteri Infrastruktur, yang melingkupi perhubungan, permukiman, dan pekerjaan umum.
Kaum profesional juga diproyeksikan mengisi kursi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Tiga nama yang beredar adalah Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno, mantan Presiden Direktur PT IBM Indonesia Betti Alisjahbana, dan asisten ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Yanuar Nugroho.

Ketika dimintai tanggapan, Pratikno irit bicara. “Hanya Pak Jokowi yang tahu,” katanya kemarin.

Nama lain yang disebut adalah Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi, yang menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Rini dijagokan bakal mengisi pos Menteri Keuangan.

Khusus Anies dan Rini, Jokowi menyatakan tak pernah menawari mereka masuk kabinetnya. “Sejak awal saya tidak memberikan jaminan anggota Tim Transisi jadi menteri. Menawarkan juga tidak,” ujarnya kemarin. Anies adalah anggota Tim Transisi dan menjadi juru bicara tim kampanye Joko Widodo saat pemilihan presiden.

Ia juga belum memastikan Jonan bakal menjadi menteri atau tidak. Tapi, akhir Agustus lalu, Jokowi mengatakan Jonan layak masuk kabinetnya. “Kalau ditanya cocok, saya jawab cocok,” katanya waktu itu. Ia tak menampik anggapan bahwa Anies, Rini, dan Jonan masuk radar tim yang ditugasi mencari kandidat menteri. Jokowi menyebutnya sebagai tim “head hunter”.

Untuk posisi Menteri Keuangan, Rini Soemarno dikabarkan bersaing dengan Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro, Menteri dan Wakil Menteri Keuangan saat ini. Kandidat lain adalah Sri Mulyani, Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan Menteri Keuangan. Mereka dianggap mengetahui seluk-beluk fiskal dan moneter.

Masuknya nama Chatib dan Bambang mendapat dukungan dari para pelaku pasar. Kepala Ekonom BII, Juniman, mengatakan, bila betul Chatib dipertahankan sebagai Menteri Keuangan, hal itu merupakan kabar bagus. “Kalau jadi menteri lagi, enggak ada jet lag,” ujarnya. Ihwal Jonan, Juniman malah menganggap dia cocok memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Bambang Brodjonegoro juga disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun Jokowi juga menyiapkan nama lain, yakni Andrinof A. Chaniago, dosen Universitas Indonesia; serta Yanuar Nugroho.

Deputi Tim Transisi, Akbar Faisal, menyatakan tak mengetahui siapa saja yang bakal masuk kabinet Jokowi. Menurut dia, Tim Transisi hanya menyiapkan arsitektur kabinet, bukan menyeleksi orang. “Ini pernyataan resmi dari Rumah Transisi,” ujar Akbar.

Sementara puteri Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, menilai elit politik saat ini sudah masuk ke dalam perangkap kepentingan kapitalis.

"Elit politik sudah betul-betul meninggalkan ajaran the Founding Father Bung Karno," ungkap Rachma, yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. (Kamis, 18/9)

Rachma melihat, rezim Jokowi-JK mendatang pun hanya bicara kekuasaan hanya untuk menguasai aset negara. Atas nama rakyat, rezim Jokowi-JK dinilainya juga akan menjual atau meggadaikan aset negara kepada kaum kapitalis.

"Kaum profitur ini sudah tidak menghiraukan sumber daya alam ini diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," demikian Rachma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News