PKS Larang Kader Masuk Kabinet, Jokowi Diminta Tolak Neolib dan Mafia

JAKARTA(BangsaOnline) Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyatakan terbuka untuk partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke kubunya. Posisi menteri di kabinet bahkan telah disiapkan bagi partai yang berminat untuk merapat.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengaku tidak ada tawaran dari kubu Jokowi-JK kepada PKS untuk mengisi kursi menteri kabinetnya mendatang. Dia bahkan melarang para kader PKS untuk jadi menteri Jokowi-JK.

"Tidak ada (tawaran). Enggak (diizinkan)," ucap Anis saat menghadiri pembekalan anggota legislatif dari PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (21/9).

Anis menegaskan, saat ini adalah waktunya PKS untuk membuktikan komitmen yang sudah sejak awal disepakati yaitu berada di Koalisi Merah Putih. Anis mengajak kadernya untuk mencoba semua posisi politik dalam negeri agar semakin kaya pengalaman politik.

"Sekarang ini waktunya kita memberikan bukti tentang konsistensi. Kita alhamdulilah selama 10 tahun ini ada dalam koalisi pemerintahan sekarang kita ada di luar pemerintahan itu sesuatu yang biasa saja karena di dua-duanya toh kita bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa kita. Jadi pengalaman ini harus kita coba semuanya," tutup Anis.

Sementara Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan minta agar Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) memenuhi janji untuk menolak pihak-pihak yang menjadi bagian dari sindikat mafia dan agen neoliberal dalam kabinet ke depan.

Menurutnya, Jokowi tidak boleh mengkhianati janji politik untuk setia pada jalan Trisakti dengan memilih orang-orang yang memiliki keyakinan, ideologi, dan cita-cita berbeda dari visi misi.

"Mereka adalah kelompok-kelompok yang berasal dari kalangan neoliberal, penganut kapitalisme dan pasar bebas, serta agen perusahaan multinasional atau lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia," beber Dani Setiawan dalam diskusi bertajuk 'Menagih Janji Jokowi: Kabinet Bebas Mafia dan Agen Neolib' yang digelar Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta (Minggu, 21/9).11.

Dia berharap agar Jokowi dapat melawan upaya-upaya pihak asing dan mafia melakukan intervensi dalam penentuan struktur dan calon menteri di kabinet maupun dalam perumusan agenda-agenda pembangunan. Pasalnya, Indonesia sudah terlalu lama dikuasai para mafia di berbagai bidang. Seperti migas, pangan, pertanian, kelautan, dan pertambangan.

"Sudah terlalu lama elite-elite kita membuka pintu lebar bagi praktik intervensi asing dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Bahkan, keterlibatan pihak asing sudah dilakukan dalam penentuan struktur kabinet pemerintahan," kata Dani.

Karena itu, Dani memastikan bahwa struktur kabinet Jokowi harus diisi oleh mereka yang mau bekerja keras, dan memiliki keyakinan kuat untuk mewujudkan cita-cita Trisakti dalam kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan.

"Tugas besar pemerintahan Jokowi ke depan adalah merealisasikan janji dan jalan perubahan kepada rakyat," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News