SURABAYA (BangsaOnline) - Rencana investasi Jawa Timur tahun 2015 terancam mangkrak. Menyusul dari total 303 investasi di Jatim, hanya sedikit yang berjalan hingga beroperasi. Berdasarkan catatan Komisi C DPRD Jatim, dari 303 industri, hanya 10 persen yang beroperasi.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio mengungkapkan, catatan investasi tahun 2014 di Jatim terbesar se-Indonesia dengan peningkatan 300% dibanding tahun 2013. Padahal di tahun 2013 itu, Jatim untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat menempati urutan ke-3 dengan nilai investasi sebesar Rp 7,7 triliun. Bahkan hasil laporan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pusat, hingga tahun 2014, investasi PMDN di Jatim menyentuh angka Rp 31,3 triliun.
BACA JUGA:
- 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
- 116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
- Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
- Sahkan 3 Perda, Pj Gubernur Jatim Optimis Jadi Payung Hukum Berkualitas
“Meski sudah punya lahan, tapi investor itu tidak bisa membangun, karena kabupaten tidak mengijinkan. Peran BPM (Badan Penanaman Modal) tidak aktif dalam menjalankan tugas suksesnya investasi di Jawa Timur. Karena saat investor itu kesulitan, tidak ada upaya bantuan apapun dari BPM Jatim," tandas Renville, Senin (16/3).
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, dari 303 Industri PMDN yang jalan baru 94 industri. Namun dari 94 ini, ada 38 industri yang mangkrak. Mereka yang mangkrak ini dipersulit bahkan dilarang oleh pemerintah kabupaten karena dianggap tidak sesuai dengan tata ruang daerah dan lain sebagainya.
Fakta ini terjadi di Nganjuk dan Banyuwangi. Seharusnya, hal demikian ini menjadi perhatian BPM Jatim. Karena peran fungsi BPM ini bukan hanya membantu perijinan tapi juga monitoring investasi sampai perusahaan benar-benar beroperasi dan bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja di Jawa Timur.
“Perusahaan yang mangkrak-mangkrak itu masalahnya apa. BPM harus tahu. Apalagi anggaran monitoring sudah disiapkan di APBD,” terangnya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ini BPM Jatim akan dipanggil Komisi C. Untuk menjelaskan kinerja BPM selama ini. Termasuk urusan promosi ke luar negeri sudah seperti apa hasilnya. Terlebih faktanya, Penanaman modal asing (PMA) tahun 2014 ini menurun drastis.
“Fungsi BPM dalam monitoring harus diperkuat, jangan cuma gencar promosi saja tapi tidak ada hasilnya,” pungkas Renville.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
