Heboh Minyak Goreng, IDI dan Batu Bara, Apa Itu CPO dan RBD?
Editor: MMA
Kamis, 28 April 2022 08:18 WIB
Maka dokter pun bisa ikut organisasi lainnya: tidak lagi tunggal hanya IDI. Tinggal INI yang masih kompak: Ikatan Notaris Indonesia. Jangan sampai ada ITU.
Mengapa PDSI lahir tidaklah perlu dijelaskan. Dari siapa yang diangkat jadi ketua umumnya saja sudah jelas: Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto.
Jajang adalah staf khusus menteri kesehatan –di saat dr Terawan menjadi menteri kesehatan. Dokter Jajang juga tim Vaksin Nusantara.
Maka para dokter yang ingin mendapat izin praktik kini bisa pilih: minta rekomendasi IDI atau PDSI –kalau yang baru itu sudah juga punya cabang-cabang di seluruh daerah.
Sedih.
Tapi begitulah hidup. Kadang dari kesedihan bisa membuat hidup lebih hidup. Di balik kesedihan, ada kegembiraan. Dan yang paling gembira hari kemarin adalah: mereka yang jadi tersangka ekspor CPO. (Dahlan Iskan)
Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.
Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Nasib BLT
Budi Utomo
Mister Xi saya bukan Johan. Apakah Johan bisa nulis Mandarin seperti saya? Apakah Johan lancar English, ngerti sejarah dunia dan lokal, ngerti basic science, ngerti bahasa dan budaya Jawa? Btw, saya tidak beragama Konghucu walau saya tahu banyak filosofinya sebanyak filosofi Socrates dkk.
ari widodo
Kebijakan sapu jagat? kalau menurut saya belum karena negara belum sepenuh-penuhnya intervensi untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, masih ada sapu jagat sapu jagat lainnya, seperti kebijakan yang mengharuskan pemilik lahan sawit untuk memasok produksinya ke pabrik CPO, kemudian mengharuskan pabrik CPO untuk memasok CPO ke pabrik minyak goreng, lalu mengharuskan pabrik minyak goreng untuk menjual kepada masyarakat dengan harga yang murah (wajar), ini baru namanya negara hadir untuk urusan yang mungkin kata bung KS urusan sepele remeh temeh tapi tidak terurus dengan baik he... salam sehat dan bahagia selalu.
Akagami Shanks
Nah yang ekspor kemarin kenapa sudah jadi TS. Apakah ini era rezim idul adha. Banyak kambing hitam di buat sate. Nanya saja?.
Hardiyanto Prasetiyo
Kebijakan gertak sambal. Awalnya banyak yg mengira CPO dan hampir dipastikan yg dilarang CPO eh ternyata yg dilarang cuman RBD Olein. RBD olein adalah hasil olahan dari CPO hanya dibutuhkan proses rafinasi dan fraksinasi CPO untuk menjadi RBD Olein. Jika yg dilarang RBD Olein maka bisa dipastikan target pemerintah untuk normalisasi stok dan harga akan gagal total. Gagal total karena CPO msh boleh diekspor, sedangkan untuk menghasilkan RBD mereka para negara importir sdh memiliki teknologinya untuk mengolah CPO menjadi RBD. Tentunya ini kebijakan nanggung, karena proses RBD msh bisa dilakukan oleh negara2 importir. Akhirnya pengusaha pun lbh condong ekspor CPO drpd RBD Olein. Toh yg pntg CPO nya drpd RBD nya.
Anwarul Fajri
Lengo sido mudun ora iki? Aku Wes ga sabar pengen adus lengo ko, biar kalo lebaran nanti kelihatan glowing. Uraaaaa
Agus Suryono
MAKANYA.. Sebenarnya rekomendasi untuk beralih ke REBUS san KUKUS adalah resep paling cespleng.. Karema tidak mempengaruhi sisi bisnis dan regulasi. Tapi banyak yang tidak percaya.. He he..
Yea A-ina
Adakah manfaat libur panjang keagamaan bagi efektivitas keputusan terhadap CPO dan migor? 1. BLT penebus kemahalan migor dalam negri, dibagikan berbarengan pembagian thr bagi pekerja formal. Efek lupa dan memaafkan mantan pengantre migor bakal meningkat . 2.Libur hari raua keagamaan yang panjang selalu menghentikan sementara kegiatan eksport. Sebagai pembanding eksportir ikan dan udang menghentikan pembelian H-7 lebaran s/d H+5. Hal itu berulang setiap tahun. Maka penghentian eksport SAPUJAGAT yang berlaku besok tgl 28 April ya tanpa aturan pun bakal terjadi berulang tiap tahun. 3. Bagi yang terpesona dengan kebijakan SAPUJAGAT, hal ini termasuk menjadi trending topik di kala halal bihalal lebaran. Tahulah apa dampaknya bagi si Hero, wkwkwk
Jimmy Marta
Pada beredar surat dirjen perkebunan kementan itu yg diyakini sebagian orang cpo itu tdk dilarang eksor. Jadi begini, yang dilarang ekspor itu adalah produk sawit dan produk turunannya. Yang tidak dilarang ekspor itu adalah petani sawit dan keturunannya....wkwk #komentarcerdas#
Lukman bin Saleh
Sy rasa pak mirza tdk keliru. Tp memang demikianlah. Aturan sudah d buat2 untuk menutupi kesalahan presiden yg keceplosan. Bahan baku migor itu ya CPO. Sdg RBD itu sendiri adalah migor. Migor curah. Krn aturan ini terlihat tdk masuk akal. Cendrung bahaya. Hanya untuk menyelamatkan muka presiden. Bagaimana kalau perusahaan yg sebelumbya memproduksi RBD ramai2 mengekspor CPO krn lebih menguntungkan? Makin besar masalah jadinya...
Mirza Mirwan
Jujur saja, saya termasuk orang yang keliru menafsirkan istilah "bahan baku minyak goreng";. Sebagai orang awam, yang saya tahu bshan bakunya ya CPO, Crude Palm Oil. Tapi ternyata dari CPO itu harus diproses dulu menjadi RBD Palm Olein -- Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein. Yang dimaksud Pak Jokowi dengan bahan baku minysk goreng ya RBD Palm Olein ini, bukan CPO. RBD Palm Olein itulah, dan minyak goreng. yang dilarang untuk diekspor mulai Kamis besok sampai entah kapan. Jadi pernyataan presiden tempok hari tidak salah. Kebanyakan dari kita yang salah memahami istilah "bahan baku minyak goreng". Pak Jokowi mungkin tidak membaca Disway. Tetapi lewat kolom komentar ini dengan sepenuh kejujuran saya minta maaf atas komentar saya di edisi "Presiden Wow!" tempo hari.
Liam Then
harga minyak goreng harus turun, demi keadilan. Perkebunan sawit merambah hutan, ratusan ribu hektar konsesi hak pengelolaan lahan hanya ada ditangan beberapa gelintir orang. Hutan yang hilang dan imbas lingkungan, nanti yang kena itu masyarakat sekitar. Pemilik konsesi lahan malah jauh dari daerah terdampak. Sibuk menghitung deretan angka cuan di laporan. Jadi sudah selayaknya harga minyak goreng di kontrol oleh pemerintah. Jika tak mampu mengendalikan ,100% bisa kita artikan yang bersangkutan punya defisit dalam hal pemikiran tentang ekonomi kerakyatan.
Johan
Media sangat hebat menggiring opini, tanpa klarifikasi, pidato Pak Jokowi ditafsirkan produk sawit dan turunannya dilarang total untuk diekspor. Simak kalimat Pak Jokowi: Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kata kuncinya bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri yang dilarang untuk ekspor. Kena prank Pak Jokowi? Tidak, rakyat di prank oleh media, termasuk Disway.
Lukman bin Saleh
Sebagai seorang manusia. Wajar melakukan kesalahan. Termasuk p Jokowi sendiri sebagai presiden. Dan sy senang selama ini P jokowi sering memperbaiki kebijakannya tanpa sungkan. Pun sesaat sesudah d tandatangani. Tp kadang sy d bikin gregetan oleh kaum cinta buta. Saat melakukan pembenaran dan pembelaan tdk masuk akal. Spt masalah skrg ini. Sudah sangat jelas sekali kalau aturan yg d buat hanya untk menyelamatkan muka presiden. Aturannya tdk masuk akal. Malah sangat berbahaya. Melarang ekspor minyak goreng curah/ RBD tanpa melarang ekspor CPO. Perusahaan yg memproduksi CPO sekaligus RBD otomatis menyetop produksi RBD. Untuk apa memproduksi RBD jika harus d jual murah dalam negeri. Ekspor CPO sj lebih gampang, lebih untung. Perusahaan migor yg membeli CPO dr perusahaan lain. Tak mampu lg membeli CPO yg makin mahal. Sementara mereka harus menjual migor dg harga murah. Alhasil... makin langkalah migor ke depan. Kecuali ada aturan2 lain untuk menambal aturan yg asal2an ini...
No Name
Kita kebanyakan multi identitas dalam bahasa. Kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi masing-masing dari kita punya bahasa daerah. Kadang punya bahasa asing seperti Arab, Inggris, Chinese, dll. Kita ini multi identitas. Tak bisa dihindari dalam dunia modern yang saling terkoneksi. Bahasa mempengaruhi cara berpikir kita. Saya ambil contoh untuk istilah pemerintah yang Inggrisnya Government. Pemerintah berasal dari kata perintah. Konotasinya tukang perintah. Konotasi berikutnya adalah penguasa. Padahal penguasa dalam bahasa Inggris adalah ruler. Ruler beda pengertian dengan Government. Tapi bagi yang berbahasa Indonesia seringkali tak dibedakan. Pemerintah / Government ya Penguasa /Ruler. Pemerintah berkuasa atas segalanya hanya terjadi dalam pemerintahan diktator/absolut/ otoriter bukan pemerintahan demokratis. Government dalam alam pemikiran Barat itu bukan ruler yang berkuasa atas segalanya dan bisa main perintah seenakperutnya. Government itu hanya bisa to govern. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pemerintah hanya bisa memfasilitasi bukan memerintah apalagi berkuasa dalam sebuah negara demokratis. Penguasa sebenarnya adalah politikus/politisi yang seringkali Anda Sudah Tahu kong kali kong dengan pengusaha besar. Resiko negara dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis ya begitu. Rusia dan Tiongkok yang semi otoriter atau otoriter/absolut tapi ekonomi kapitalis juga dikuasai oligarki-oligopoli tapi Putin atau Xi Ruler yg bisa menghabisi
*) Diambil dari komentar pembaca http://disway.id