Halaqoh Kebangsaan Petanesia, Kiai Asep Soroti Kondisi Kabupaten Mojokerto dan PBNU
Editor: Rohman
Wartawan: Rochmat Saiful Aris
Sabtu, 06 Agustus 2022 01:07 WIB
“Kita (Petanesia) nanti akan koordinasikan, kita akan membuat surat terbuka, atau kalau kita membuat rekomendasi, maka ke mana rekomendasi itu diarahkan. Setidaknya sebagai suara dari para Pencinta Indonesia dan ulamanya, kita tidak boleh kita berdiam diri, harus ada gerakan, jangan sampai Indonesia lumpuh,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah tersebut.
Dalam kesempatan itu, AS Hikam juga menyoroti kondisi bangsa, terutama implementasi demokrasi di Indonesia. Ia mencontohkan keberadaan KPK, yang belum bisa menurunkan indeks persepsi korupsi.
Ia juga menyoroti Mahkamah Agung (MK) yang justru mengesahkan undang-undang seperti cipta kerja yang menambah derita rakyat. Padahal, MK seharusnya bisa menjadi lembaga yang mampu memutus kegalauan rakyat, terkait keberadaan undang-undang yang dinilai tidak memihak rakyat.
Untuk itu, AS Hikam mengajak masyarakat Indonesia kembali ke khittoh kebangsaan seperti yang diajarkan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mantan Presiden Indonesia.
“Khittoh Kebangsaan Gus Dur ini membentuk bagaimana Indonesia betul-betul multi kulturalisme, kebhinekaan tercermin, sehingga tidak ada diskriminasi maupun penindasan SARA,” ujarnya.
Ia menilai gerakan Petanesia mampu menjadi kekuatan demokratis karena berisi kekuatan masyarakat sipil. Hikam berharap Petanesia bisa memberikan tekanan kepada partai politik (Parpol) yang menurutnya selama ini mengesampingkan suara masyarakat.
“Petanesia ini salah satu komponen yang mencoba menyatukan kembali kekuatan masyarakat sipil. Sebab bila tidak, maka sipil tidak bisa mengontrol partai politik yang selama 20 tahun parpol tidak memperhatikan masyarakat,” pungkasnya. (ris/rev)