Cegah Maladministrasi, Ombudsman Siapkan Opini Pelayanan Publik dan Kumpulkan Pemda se-Jatim
Editor: Rohman
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 08 Agustus 2022 23:59 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menggelar sosialisasi di Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (8/8/2022). Agenda tersebut ditujukan kepada perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 38 kota/kabupaten yang dilakukan menjelang pelaksanaan penilaian opini penyelenggaraan pelayanan publik 2022.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, membuka acara yang dihadiri 3 utusan dari masing-masing pemerintah daerah. Ia berujar, dua tugas utama Ombudsman adalah pencegahan praktik maladministrasi dan penerimaan aduan masyarakat.
BACA JUGA:
Dijambret di Jalan Banyu Urip, Mahasiswi Unesa Tersungkur
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba di Jalan Kunti Simokerto
Pemkot Surabaya Persiapkan SERR, Penghubung Bandara Juanda ke Pelabuhan Tanjung Perak
Dalih Pihak Kepolisian soal Kaburnya Tahanan Polsek Dukuh Pakis Surabaya
''Penilaian opini penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu upaya Ombudsman untuk melaksanakan tugas pencegahan maladministrasi,'' ujarnya.
Pada tahun ini, kata Agus, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi menggunakan metode survei berbasis pengamatan (observasi) atas pemenuhan standar pelayanan. Tetapi, menguji lebih mendalam dengan menggunakan empat dimensi, yakni uji kompetensi penyelenggara pelayanan dan sarana/prasarana, pemenuhan standar pelayanan, wawancara pengguna layanan untuk menguji persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan.
''Dengan berubahnya metodologi dan banyaknya instrumen penilaian, kami anggap perlu dilakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh pemda calon responden. Kami berharap, semua pemda nantinya memahami dan menyiapkan dokumen yang kami minta,'' paparnya.
Ia menuturkan, Ombudsman sengaja memperbanyak dimensi penilaian seiring dengan peningkatan produk penilaian dari survei menjadi opini penyelenggaraan pelayanan publik.
''Kami berikhtiar produk opini ini bisa setara dengan opini pengawasan keuangan dari BPK, yakni WTP (wajar tanpa pengecualian),'' tuturnya.
Agus berharap, opini penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu komponen pertimbangan bagi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan besaran dana insentif daerah (DID). Sosialisasi merupakan tahapan awal dalam penilaian yang bertujuan menyampaikan segala informasi atas rencana tim Ombudsman turun ke lapangan.
Simak berita selengkapnya ...