Pengesahan APBD 2023 Diwarnai Aksi WO, Ketua DPRD Sidoarjo: Ini Dinamika Politik
Editor: Siswanto
Wartawan: Mustain
Kamis, 01 Desember 2022 21:44 WIB
“Karena sudah menjadi kepekatan dan sudah saya tawarkan sebelumnya, maka PA tetap dibacakan melalui perwakilan Fraksi PKB. Soal ada yang tidak puas itu juga hal biasa. Yang pasti kita bersyukur Paripurna untuk APBD 2023 sudah tuntas,” jelas politisi asal Kecamatan Sedati ini.
Terkait sikap F-Golkar yang masih ngotot agar program insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) agar dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, Usman mengingatkan program itu sudah masuk pada skala prioritas RPJMD 2021-2026.
“Kebetulan untuk tahun anggaran ini, program insentif RT/RW masih belum masuk KUA-PPAS dan Golkar juga tidak pernah mengusulkannya saat pembahasan KUA-PPAS. Kita yakin program itu akan dieksekusi oleh eksekutif (Pemkab Sidoarjo) jika sudah tepat waktunya,” tuturnya menjelaskan.
Sedangkan soal program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma), yakni bantuan modal usaha untuk kelompok perempuan, yang saat ini sudah berjalan, Usman menyatakan, nantinya pasti bakal ada perbaikan pada mekanisme dan sistem penyaluran di lapangan.
Menurutnya, program Kurma merupakan program kerakyatan yang benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM.“Ini program bagus, dan manfaatnya sudah cukup dirasakan pelaku UMKM. Tinggal perbaikan pada mekanisme penyalurannya saja agar semakin baik,” tutur Usman.
Sebelumnya, saat Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pengesahan Perda APBD 2023, Rabu (30/11/2022) kemarin, sembilan anggota FPDIP melakukan aksi WO. Ketua FPDIP Suyarno menyatakan sikap tersebut diambil karena pihaknya tidak diperbolehkan membacakan langsung PA fraksinya.
Hal itu, dianggapnya tidak fair. Kepada wartawan, Suyarno menyatakan dalam rapat paripurna tersebut, fraksinya tegas menolak dilanjutkannya program Kurma di tahun 2023. Alasannya, program tersebut mencederai prinsip keadilan bagi warga Sidoarjo. (sta/sis)